Demokrat minta anggota dewan taat & laporkan harta kekayaan ke KPK

Setidaknya 37,25 persen anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan.

Pengakuan Ketua DPR Ade Komarudin yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Ade menjadi salah satu dari setidaknya 37,25 persen anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati mendesak agar seluruh anggota dewan menuntaskan kewajibannya untuk serahkan LHKPN pada KPK.

"Demokrat tentu meminta seluruh anggota fraksi menaati peraturan undang-undang termasuk LHKPN. Saya kira tidak perlu diingatkan, itu kewajiban anggota dewan," kata Nurpati di Jakarta, Minggu (13/3).

Nurpati meminta agar Sekjen DPR terus mengingatkan anggota dewan untuk mengisi LHKPN. "LHKPN itu ya dalam konteks ini harus ada yang mengingatkan dan mengkoordinir. Misalnya DPR tentu Sekjennya yang harus koordinasi dengan masing-masing fraksi, menagih terus karena itu menyangkut administrasi," tuturnya.

Jika memang setiap anggota dewan enggan melengkapi persyaratan LHKPN karena kesulitan mengisi, maka DPR harus membuat semacam pelatihan singkat atau pembekalan. Sebab menurut Nurpati memang agak sulit kalau mengisi sendiri, akan tetapi mudah sekali jika ada yang membimbing.

"Yang pasti saya kira itu kewajiban. KPK harus mendapatkan laporan dari semua anggota dewan," ucapnya.

Sejauh ini menurut Nurpati, kader Demokrat tergolong rutin dalam melaporkan LHKPN. "Kalau itu dikelola oleh fraksi. Kita terus mengingatkan," pungkasnya.

Baca juga:
Tak cuma pejabat publik, petinggi Unand Padang juga tak taat LHKPN
KPK berulang kali minta anggota DPR lapor LHKPN tapi tak digubris
KPK ancam umumkan nama anggota dewan yang malas laporkan LHKPN
Anggota DPR belum lapor harta kekayaan karena susah dan butuh waktu
Seskab: Pejabat publik wajib lapor harta kekayaan ke KPK!