Demokrat Mundur dari Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Partai Demokrat sedang fokus berjuang bersama rakyat untuk melawan Covid-19. Menurutnya, rakyat tengah kesulitan karena pandemi ini. Sehingga, menurutnya tidak tepat membahas RUU yang tidak relevan dengan situasi saat ini.
Fraksi Partai Demokrat menarik diri dari Panitia Kerja Omnibus Law Cipta Kerja. Demokrat menilai membahas Omnibus Law tidak relevan di tengah pandemi Covid-19.
"Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat terkait Covid," ujar Waketum Demokrat, Benny K Harman, kepada wartawan, Rabu (22/4).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
Benny mengatakan, Partai Demokrat sedang fokus berjuang bersama rakyat untuk melawan Covid-19. Menurutnya, rakyat tengah kesulitan karena pandemi ini. Sehingga, menurutnya tidak tepat membahas RUU yang tidak relevan dengan situasi saat ini.
Demokrat juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik pembahasan RUU Cipta Kerja dan fokus menyelesaikan masalah pandemi corona.
"Demokrat juga meminta Presiden untuk menarik diri untuk sementara waktu dalam pembahasan RUU dan fokus kerja untuk selesaikan masalah dan kebutuhan mendesak masyarakat," kata Benny.
Anggota Komisi III DPR ini menyarankan sebaiknya pembahasan RUU tersebut dibahas usai masa pandemi telah usai.
"Kalau covid sudah berlalu, kita kembali konsentrasi dan fokus membahas RUU, suasana lebih tenang dan pikiran terbuka juga terbuka ruang untuk diskursus publik terhadap RUU yang tengah dibahas," kata Benny.
Baca juga:
Demokrat Tarik Anggota dari Panja RUU Ciptaker: Selamatkan Dulu Warga Negara
Ibas: Demokrat Tolak Bahas RUU Cipta Kerja saat Pandemi Covid-19
Baleg DPR Soal Omnibus Law: Pekerja Informal Harus Diperjuangkan
Panja RUU Cipta Kerja Tetap Jalan, PKS Nilai DPR Tak Peduli Nyawa Rakyat
PKS Minta DPR Bentuk Pansus Awasi Pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19