Demokrat Sebut Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu & Penyiraman Novel Baswedan
Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai rezim Jokowi gagal menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Padahal, menurutnya, rezim Jokowi mampu menuntaskan jika sungguh-sungguh ingin menyelesaikan kasus HAM.
Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai rezim Jokowi gagal menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Padahal, menurutnya, rezim Jokowi mampu menuntaskan jika sungguh-sungguh ingin menyelesaikan kasus HAM.
"Sebenarnya kasus HAM masa lalu bisa diselesaikan. Tapi presiden Jokowi gagal melakukannya," kata Benny dalam acara di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Benny mengatakan, bangsa Indonesia sangat berkepentingan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Hal itu agar bangsa Indonesia tidak terjebak pada pergulatan kasus-kasus di masa lalu.
Oleh karenanya, Demokrat sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi mengusulkan pembentukan dewan nasional penuntasan kasus HAM masa lalu.
"Harapan kita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Sandiaga punya konsep dan skema yang lebih jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Benny.
Legislator Komisi III DPR ini juga mengkritisi komitmen rezim Jokowi terhadap penguatan institusi pemberantasan korupsi. Benny mengatakan, komitmen penguatan KPK sebagai salah satu institusi pemberantasan korupsi di Indonesia tidak tampak.
Alih-alih menguatkan institusi KPK, rezim Jokowi justru gagal membongkar siapa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
"Kita harus terbuka bahwa kegagalan Jokowi di periode ini tidak mampu menyelesaikan, mencari siapa pelaku yang telah merusak fisik Novel Baswedan. Bagi kami ini adalah simbol komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi, terhadap penguatan KPK," ucap Benny.
Baca juga:
JK Sebut Visi Misi Dipaparkan Langsung Jokowi-Ma'ruf
Di Debat Capres, Prabowo Akan 'Serang' Jokowi Dengan Kasus Novel Baswedan
Juru Debat Prabowo: Level Moeldoko Harusnya Tidak Ancam Mengancam
Soal Ancaman Moeldoko, PAN Sebut Pemerintah yang Sering Mobilisasi Orang
JK Serahkan Tim Erick Thohir Bekali Jokowi-Ma'ruf Debat Perdana
JK Tak Setuju Debat Capres Dikasih Bocoran, Nanti yang Jawab Timses