Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega
Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega. Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun angkat bicara mengenai ucapan petinggi partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Rachlan menilai,PDIP yang melapor kasus kuda tuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (26/7). Dalam lawatannya itu, Hasto sempat meminta Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaksi dalam kasus kerusuhan dua puluh tujuh juli atau dikenal dengan 'kudatuli' di tahun 1996.
Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun angkat bicara mengenai ucapan petinggi partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Rachlan menilai,PDIP yang melapor kasus kuda tuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Dengan perolehan suara yang signifikan, PDIP memperoleh kekuatan politik yang kuat dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
"Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tetapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7).
Menurutnya jika PDIP serius ingin menyelesaikan masalah 'kuda tuli' seharusnya sejak dulu ketika Megawati masih menjabat sebagai Presiden kelima. Pada saat itu, kata Rachlan Mega seharusnya bisa menggunakan otoritasnya untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Ia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, Mega memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI," ungkapnya.
"Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri," lanjutnya.
Lanjut dia, PDIP juga tidak mendukung adanya penuntasan kasus tersebut melalui upaya pembentukan rekonsiliasi. Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu paling keras menolak pembentukan tim tersebut.
"Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli," ucapnya.
Rachlan meminta khalayak menilai sendiri maksud dari pelaporan tersebut. "Jadi nilai sendiri saja apa maksud laporan Hasto ke Komnas HAM itu sekarang, 22 tahun sejak para korban 27 Juli ditinggalkan Megawati," tandasnya.
Baca juga:
PKS duga AHY belum berusia 40 tahun jadi alasan SBY tak ngotot minta Cawapres
'Semesta mendukung AHY jadi pemimpin'
4 Momentum SBY cairkan kebekuan dengan Megawati
Serangan balik kubu Jokowi saat SBY curhat hubungannya dengan Megawati
Sebut SBY curhat musiman, PDIP klaim Megawati tak pernah putus silaturahmi
Geram, SBY semprit orang-orang dekat Jokowi