Demokrat Usul Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Gelar TWK
Menurutnya, TWK untuk Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM bukan bukan untuk memecat atau memberhentikan pegawai, atau dasar suka dan tidak suka. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi pegawai secara profesional.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM membuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, tiga lembaga tersebut juga perlu membuat TWK seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya mengusulkan pak ketua kepada mitra kerja, kepolisian, kejaksaan dan Kumham, saya sangat senang ada TWK. Tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan kepolisian dan Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa," katanya dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
Menurutnya, TWK untuk Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM bukan bukan untuk memecat atau memberhentikan pegawai, atau dasar suka dan tidak suka. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi pegawai secara profesional.
"Supaya ada militansi. Saya tidak melihat ada di sini. Atau mungkin saya tidak menangkap. Saya dengar tadi tidak satu pun kata muncul ada agenda untuk TWK sebagai bagian dari pembinaan," jelasnya.
Benny pun teringat agenda Presiden Joko Widodo soal reformasi mental. Menurutnya, agenda itu perlu dijalankan di tiap lembaga.
"Dulu kalau tidak salah itu bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi yang kemudian bapak Jokowi melanjutkan itu dengan reformasi mental. Ini yang saya lihat tidak muncul lagi. Tolong itu dimasukkan kalau bisa," pungkasnya.
Baca juga:
AHY: Beda Dikit, Langsung Dicap Radikal
Data: 9 OTT KPK Selama era Firli Bahuri Dilakukan Pegawai Tak Lolos TWK
VIDEO: Usai Periksa Mahfud Md, Novel Baswedan Malah Beri Hormat
VIDEO: Menyelami Pemikiran-Pemikiran AHY
Komnas HAM Harap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan untuk Jelaskan Soal TWK Pegawai