Dewan Pembina Demokrat bantah SBY ubah AD/ART partai secara sepihak
Dewan Pembina Demokrat bantah SBY ubah AD/ART partai secara sepihak. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto memastikan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pengurus DPP tidak melanggar AD/ART Partai. Menurutnya, SBY menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto memastikan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pengurus DPP tidak melanggar AD/ART Partai. Menurutnya, SBY menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau sesuatu yang ini yang ingin melaporkan kan mencari-cari hal yang itu. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang dilanggar. Kita ini kan berorganisasi tentunya teratur dan terukur," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).
Gugatan para deklarator kepada SBY terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pasal 5 ayat 1 dan 2 juga belum diputuskan pengadilan. Agus mengaku heran dengan gugatan sejumlah kader ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Masa langsung ujug-ujug ke Kementerian Hukum dan HAM, rasanya ini tentunya kita harus melalui proses yang betul-betul ada dan karena memang sebenarnya kenyataannya ini kan hanya ketidakpuasan dari sebagian orang," tegasnya.
Bukti bahwa SBY dan pengurus DPP tidak melanggar AD/ART yakni partai berlambang bintang mercy tetap eksis hingga sekarang.
"Semuanya Partai Demokrat tetap tegak berdiri, tetap maju tetap semuanya kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan kita juga tetap berkembang," tandas dia.
Pihaknya mengklaim telah berkomunikasi dengan Kemenkum HAM. Demokrat meminta agar proses hukum dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM harus prudent dan harus dilaksanakan sesuai secara berkeadilan dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada kalau hanya sifatnya meminta tanpa dasar hukum menjelaskan itu tidak benar," tutup Agus.
Sebelumnya, sejumlah kader menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). SBY dituding melanggar UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pasal 5 ayat 1 dan 2 karena mengubah AD/ART partai secara sepihak peserta Kongres di Surabaya pada 2015 lalu.
Sahat Saragih, deklarator Partai Demokrat dan penggugat, mengajukan surat permohonan pembekuan Partai Demokrat kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. Dia ingin, untuk sementara waktu, kegiatan politik partai berlogo bintang Mercy itu dibekukan.
"Kami dari penggugat menginginkan agar seluruh kegiatan partai dibekukan berdasarkan AD/ART yang legal bukan ilegal, karena nanti produk partai menjadi ilegal, karena D/ART itu Undang-Undang Dasar partai, hasil forum tertinggi," kata Sahat saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (26/4).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
Baca juga:
Deklarator minta Partai Demokrat dibekukan
Demokrat gelar Rakernas bahas Pilpres 2019 pada 7-8 Mei
Pemilu serentak 2019, Demokrat bahas capres dan cawapres di Rakernas
Deklarator adukan Demokrat ke Kemenkum HAM, KPU dan Kemendagri
SBY digugat karena ubah AD/ART partai, ini penjelasan Demokrat
3 Aturan ini yang diubah SBY tanpa seizin Kongres Demokrat