Ditolak Partai Gelora Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS Tak Masalah jadi Oposisi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tidak masalah soal penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan usai menghadiri kegiatan halalbihalal sekaligus penutupan Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) di Pendopo Anies Rasyid Baswedan, kawasan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam. Kami punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi kebijakan untuk mengambil, apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau badan pekerja Majelis Syuro," kata Syaikhu, Jakarta, Selasa (30/4).

"Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro," sambungnya.

Kemudian, saat disinggung apakah ada tawaran atau pendekatan dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih terhadap partainya.

Menurutnya, komunikasi itu sudah ada dilakukan antara PKS dengan Gerindra.

"Ya ada komunikasi-komunikasi dengan partai Gerindra, Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai, jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).

Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, terutama kepada Gibran yang menjabat sebagai Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ucapnya.

Menurutnya, analogi Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, terkait Anies Baswedan yang diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra, berasal dari kalangan PKS.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.