Diwarnai Banyak Dugaan Pelanggaran, Pilkada Serentak di Jabar Diklaim Bawaslu Lancar
Dari data yang berhasil dihimpun, pelanggaran selama Pilkada di delapan daerah Jawa Barat yang tercatat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar terdiri dari pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya.
Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat diwarnai berbagai dugaan pelanggaran. Di luar dari itu, ada sengketa hasil pemilihan suara yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi.
Dari data yang berhasil dihimpun, pelanggaran selama Pilkada di delapan daerah Jawa Barat yang tercatat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar terdiri dari pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Rinciannya, pelanggaran yang menyangkut kode etik ada 24 pelanggaran, administrasi 67 pelanggaran, tindak Pidana 14 dan hukum lainnya 69 pelanggaran.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
"Khusus untuk pidana yang sudah vonis 7 perkara," ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan, Senin (28/12).
Menurut dia, daerah penyelenggara Pilkada yang paling banyak ditemukan pelanggaran ada di Kabupaten Bandung dengan 39 perkara pelanggaran, disusul Kabupaten Karawang 37 pelanggaran.
Di luar itu, ia menyebut ada ada pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang dan protokol kesehatan dengan total 200 perkara yang ditangani Bawaslu. Pihaknya sudah memberikan penanganan dalam bentuk rekomendasi tertulis.
Selain itu, saat ini Bawaslu juga masih mengawal proses penyelesaian sengketa Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya ke Mahkamah Konstitusi.
"Ini proses yang sedang berjalan, bagian proses yang kita kawal juga dan secara umum proses pelaksanaan Pilkada di Jabar berjalan sesuai dengan prokes, tentu juga demokratis," terang Abdullah.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rifqi Ali mengklaim bahwa penyelenggaraan Pilkada di delapan daerah berjalan lancar, meski banyak laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.
Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ia akui sempat mengundang polemik, terutama penyediaan anggaran karena harus ada tambahan pengadaan alat pelindung diri (APD). Meski demikian, pendanaan berhasil dipecahkan dengan total Rp 900 miliar dari APBD dan APBN.
“Alhamdulillah secara umum penyelenggaraan lancar. Di tengah pandemi pun tidak ada klaster Covid-19 saat Pilkada Serentak kemarin,” kata dia.
Indikator lainnya adalah adanya peningkatan partisipasi pemilih di angka 69 persen, atau naik 9 persen dibandingkan Pilkada sebelumnya. Rinciannya, kenaikan paling signifikan terutama di daerah Pangandaran yang hingga 88 persen. Sedangkan partisipasi paling rendah di Kabupaten Sukabumi dengan 60 persen.
"Kalau target dipenuhi cuma satu Pangandaran, tapi yang jelas semuanya meningkat dibanding 2015, misal Sukabumi 58 persen pada 2015, sekarang meningkat jadi 60 persen. Kabupaten Bandung 63 persen sekarang 70 persen," pungkasnya.
Baca juga:
Pilkada Boven Digoel Digelar Hari Ini, Situasi Terpantau Kondusif
1.707 Surat Suara di Tanah Merah Boven Digoel Dibakar KPU
Hari Ini, Boven Digoel Siap Gelar Pemungutan Suara Pilkada
Kaleidoskop 2020: Pandemi Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada dan Korupsi
Jelang Pencoblosan Pilkada Boven Digoel, Polisi Pastikan Situasi Kondusif
Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Bawaslu Harap Pelapor Dilindungi