DPD diminta bentuk lembaga khusus awasi penggunaan dana reses

DPD diminta bentuk lembaga khusus awasi penggunaan dana reses. Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, menyetujui usulan pembentukan lembaga khusus pengawas untuk DPD. Menurut dia, lembaga yang dibutuhkan merupakan lembaga eksternal, sebab untuk internal, DPD telah memiliki Badan Kehormatan (BK).

Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengusulkan DPD perlu diawasi terutama dalam penggunaan dana reses. Ini dilakukan mengingat tak adanya transparansi dalam penggunaan dana reses oleh tiap anggota perwakilan daerah itu.

"(DPD) harus dikontrol. Mungkin ada satu lembaga khusus untuk mengawasi. Apa yang mereka lakukan catat ke publik. Dana reses, ini harus dikontrol," kata Laode dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/5).

Menurut Anggota Ombudsman ini, harapan ada di pundak Oesman Sapta Odang (OSO) yang belum lama menjabat sebagai Ketua DPD. Ia berharap Ketua Umum Partai Hanura tersebut dapat membawa perubahan di lembaga perwakilan daerah ini.

"Berikan Bang OSO waktu 6 bulan-sampai satu tahun," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, menyetujui usulan pembentukan lembaga khusus pengawas untuk DPD. Menurut dia, lembaga yang dibutuhkan merupakan lembaga eksternal, sebab untuk internal, DPD telah memiliki Badan Kehormatan (BK).

"Saya sepakat. Pengawas eksternal untuk mengawasi penggunaan uang dan mengintrol setiap anggota," ujarnya.

Baca juga:
2 Senator tagih tindak lanjut laporan pelanggaran etik Sekjen DPD
Hanya berfungsi mengusulkan, DPD disebut pakar hukum setara LSM
Kasus pengeroyokan Afnan Hadikusumo, polisi geledah Pusdatin DPD
Advokat muda sebut OSO tak layak dapat Bhineka Tunggal Ika Award
Ombudsman tak bisa berbuat banyak puluhan anggota DPD gabung Hanura
Kompromi bagi-bagi kursi pimpinan di balik revisi UU MD3