DPR 'Ancam' Utak Atik Anggaran MK Jika Sistem Coblos Partai Disahkan
Delapan fraksi DPR RI menegaskan tolak sistem proporsional tertutup alias coblos parpol di Pemilu 2024. Sistem tersebut hanya didukung oleh PDIP yang kini tengah menunggu putusan MK.
Delapan fraksi DPR RI menegaskan tolak sistem proporsional tertutup alias coblos parpol di Pemilu 2024. Sistem tersebut hanya didukung oleh PDIP yang kini tengah menunggu putusan MK.
Delapan Parpol menyebut sistem coblos partai merenggut hak konstitusional rakyat yang ingin memilih wakilnya di parlemen secara langsung. Diketahui, jika sistem coblos partai disahkan MK, maka rakyat tak lagi bisa memilih langsung anggota DPR/DPRD di surat suara.
-
Apa yang dilakukan massa di depan gerbang DPR RI? Beberapa dari mereka mulai menyalakan bara api di depan gerbang Pancasila gedung DPR RI.
-
Apa yang dibahas di Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Di mana Verrel Bramasta bertugas sebagai anggota DPR RI? Sebagaimana diketahui, Verrell resmi dinyatakan lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII. Ia mengalahkan sejumlah nama yang juga diusung PAN. Dapil ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Perwakilan Fraksi dari Gerindra, Habiburokhman berkelakar, jika fraksi DPR tak ingin saling unjuk kekuasan. Termasuk dengan lembaga tinggi MK.
"Kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, tapi juga kita akan mengingatkan bahwa kami legislatif juga punya kewenangan apabila memang MK berkeras," kata Habiburokhman saat konfrensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Namun, jika MK tetap bersikeras memutuskan untuk menggunakan sistem coblos partai, dia mengingatkan bahwa DPR memiliki kewenangan anggaran.
"Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting. Demikian," tegas dia.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menilai, sistem proporsional terbuka atau coblos caleg yang berlaku saat ini sebagai sistem terbaik.
Ibas mendorong agar putusan MK mestinya bersifat open legal policy. Sehingga diserahkan kepada DPR untuk pengaturan lebih rinci.
Menurut dia, MK tak bisa memutuskan norma baru apalagi yang bisa memancing kegaduhan di tengah masyarakat.
"Kami mendukung sistem proporsional terbuka. Kita tidak ingin mendapat calon anggota DPR seperti membeli kucing dalam karung," kata Ibas.
Turut hadir perwakilan masing-masih fraksi di DPR RI antara lain ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir, ketua fraksi PAN Saleh Daulay, ketua Fraksi NasDem Robert Rouw, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sekretaris fraksi PKB Fathan Subchi.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)