DPR Bentuk Panja Evaluasi Pembentukan Empat DOB Papua
Panja tersebut akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembentukan panja itu untuk mengawal proses implementasi pembentukan empat DOB provinsi di Papua.
Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah penjabat (pj) gubernur DOB baru tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan DPR Provinsi Papua Barat.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang menjadi ketua PDRI di Sumatera Barat? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang menandatangani kerja sama antara BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
"Termasuk terbentuknya organisasi pemerintah daerah serta terselenggaranya pemerintahan secara baik, Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja tentang Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Empat Daerah Provinsi Otonomi Baru di Tanah Papua," kata Doli dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/3).
Doli menambahkan dalam panja tersebut akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
"Yang berkaitan dengan soal kesehatan, pendidikan, soal pengadaan ASN, soal macam-macam yang berkaitan dengan implikasi dari pemekaran DOB, akan dibicarakan spesifik dalam panja ini, termasuk APBD-nya," jelasnya.
Sementara itu, Tito Karnavian pun menyatakan setuju atas pembentukan panja tersebut. "Sangat setuju sekali karena memang dari awal ini seusai dengan undang-undang, mitra kerja dari empat penjabat daerah otonomi baru adalah Komisi II dan dengan dibentuknya panitia kerja ini akan spesifik," kata Tito.
Dia menyebut sejumlah persoalan kerap muncul setelah pembentukan DOB karena merupakan masa transisi, sebagaimana yang sedang dihadapi empat provinsi baru di Tanah Papua.
"Banyak masalah-masalah yang akan muncul kemudian, terutama sampai dengan hal teknis. Pembentuk DOB saya kira hampir semua sama akan mengalami namanya masa transisi pasti ada masalah yang muncul," tuturnya.
Tito juga menyinggung sejumlah masalah yang kerap muncul sebagai implementasi dari pembentukan DOB, di antaranya masalah penganggaran, ASN, hingga pembentukan DPR empat provinsi baru tersebut.
"Provinsi baru ini tentunya akan menambah jabatan-jabatan baru, termasuk juga peluang untuk dalam sistem politik yang baru. Adanya DPR Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, yang juga akan menambah posisi baru dan akan memberikan check and balances yang lebih kuat di Papua," ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut ialah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.
Sementara itu, Plh. Gubernur Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berhalangan hadir karena ada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke tiga kabupaten di Papua.
(mdk/ray)