DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024
Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia.
Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia.
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024
Pengawas (Timwas) Haji DPR Rl segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji setelah kembali dari Makkah dan Madinah.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan, langkah pembentukan Pansus tersebut diambil setelah ditemukan banyak masalah yang terus berulang dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya.
"Setiap tahun masalah yang sama terus berulang. Kami menemukan banyak kendala dalam prosesi haji di Armuzna. Oleh karena itu, Pansus Haji harus segera dibentuk setelah kami kembali (ke Indonesia)," kata Sally dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (18/6).
Anggota Komisi VIII itu menjelaskan, Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi juga oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Karena BPKH memegang tanggung jawab besar terkait pengelolaan dana jemaah haji," kata Sally.
Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, mendapat laporan dari jemaah terkait fasilitas tenda di Mina, Arab Saudi. Salah satu yang dipermasalahkan adalah soal air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di tenda.
"Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC dimana-mana," kata Muhaimin di Mina, Arab Saudi, Senin (17/4).
Selain itu, masalah lainnya yang dilaporkan ke Muhaimin, juga terkait tenda yang melebihi kapasitas. Muhaimin mengatakan, kasur di tenda juga tidak sesuai jumlah jemaah.
"Kemudian over capacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan," ucap Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, sejauh ini hanya laporan soal kurangnya fasilitas saja yang ia terima. Laporan mengenai jemaah terkena heatsroke hingga meninggal dunia, tidak ada. Dia juga telah mewanti-wanti Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar menyiapkan fasilitas dengan baik. Sejumlah fasilitas juga telah disoroti oleh Timwas DPR. Mulai dari tenda yang melebihi kapasitas, transportas Armuzna, hingga katering untuk jemaah.
