Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jemaah haji di Mina, Arab Saudi.
Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin
Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jemaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jemaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (18/6).
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.
"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jemaah harus mengantre hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga.
Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai.
"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudu biasa saja," katanya.
Muhaimin menambahkan, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jemaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jemaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin seperti dilansir Antara.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Muhaimin juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia pada masa mendatang.
