DPR Sudah Kirim Perbaikan UU KPK Hasil Revisi ke Setneg
Supratman berharap Presiden Jokowi segera menandatangani UU KPK. Supaya dapat segera berlaku. Meski, sebetulnya akan otomatis berlaku pada 17 Oktober atau 30 hari setelah pengesahan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengirimkan perbaikan beberapa pasal yang typo di UU KPK hasil revisi. DPR sudah mengirimkan ke Sekretariat Negara (Setneg) pada Selasa (15/10) kemarin.
Ketua Baleg DPR 2014-2019 Supratman Andi Agtas mengatakan, sudah menandatangani UU KPK hasil perbaikan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Kemarin saya paraf siang pagi hari ya. Harusnya sudah terkirim ya ke Setneg," katanya saat dihubungi, Rabu (16/10).
Sebelumnya, Istana mengembalikan draf revisi UU KPK yang baru disahkan ke DPR. Alasannya, ada typo. Sehingga Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU tersebut.
Supratman berharap Presiden Jokowi segera menandatangani UU KPK. Supaya dapat segera berlaku. Meski, sebetulnya akan otomatis berlaku pada 17 Oktober atau 30 hari setelah pengesahan.
"Harusnya mulai berlaku tapi mudah-mudahan hari ini presiden bisa tanda tangan," ujar politikus Gerindra itu.
Sementara itu, anggota Baleg 2014-2019 Hendrawan Supratikno menjelaskan dua pasal yang typo. Pertama, terdapat dalam Pasal 10A ayat 4, dalam kata penyerahan kelebihan huruf 'a'. Kedua, pasal terkait Pasal 29 ayat e dimana tertulis angka 50 tahun tetapi dalam kurung tertulis 40 tahun dalam huruf.
"Yang pertama nirmakna, yang kedua berimplikasi beda," kata politikus PDI Perjuangan itu. Hendrawan juga bilang bahwa perbaikan UU KPK telah dikirim.
Baca juga:
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner
Besok UU KPK Diundangkan, Jokowi Cuma Senyum Saat Disinggung Perppu
Kenapa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Pemilihan Menteri?
Surati Jokowi, Perempuan Antikorupsi Desak Penerbitan Perppu KPK
Laode: UU KPK Menimbulkan Kerancuan dari Segi Terminologi Maupun Tata Cara Kerja