Effendi Simbolon tak tahu Fraksi PDIP larang anggota ke luar Jakarta
"Kalau bisa seterusnya," kata Effendi.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran agar seluruh anggotanya tetap berada di Jakarta walaupun ada jadwal kunjungan kerja sekalipun. Namun Anggota Fraksi PDIP DPR Efendi Simbolon mengaku tidak tahu adanya surat edaran tersebut.
"Saya tidak tahu itu," kata Effendi saat dihubungi, Senin (19/10).
Malahan, Anggota Komisi I DPR itu justru balik bertanya kapan surat edaran tersebut dibuat. "Dari kapan surat edaran itu?" tanya Effendi.
Meski demikian, setengah bercanda dia justru berharap agar surat larangan bepergian dari ibukota itu, diterapkan setiap waktu.
"Kalau bisa seterusnya," katanya sembari tertawa.
Dalam surat yang diperoleh merdeka.com, Senin (19/10), edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto. Dalam poin surat itu, anggota DPR diminta tetap berada di Jakarta hingga akhir Oktober.
"Standby di Jakarta pada tanggal 19-30 Oktober 2015," tulis surat itu.
Di poin kedua, surat itu meminta agar para anggota DPR dari PDIP menjadwal ulang rencana kunjungan kerja DPR yang ada. Sehingga pada tanggal 19-30 Oktober tetap berada di Jakarta. Ketiga, seluruh anggota diminta berkoordinasi kepada pimpinan poksi di setiap komisi.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.