Elite politik diminta jual gagasan di Pilpres, jangan mainkan isu SARA
Tensi politik semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2019 nanti. Berbagai isu negatif pun mulai dimunculkan. Masyarakat diingatkan tak mudah termakan hoaks di media sosial.
Tensi politik semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2019 nanti. Berbagai isu negatif pun mulai dimunculkan. Masyarakat diingatkan tak mudah termakan hoaks di media sosial.
Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengingatkan agar para elite politik tak memainkan isu sensitif bisa mengganggu kerukunan. Diharapkan para calon lebih menonjolkan gagasan sehingga masyarakat bisa memberi penilaian.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Urusan politik itu kompetisi antar-partai-partai politik dalam menjual gagasannya ke masyarakat, baik program, cita-cita, visi misi. Jadi secara hakikat sebenarnya tidak perlu membawa agama dan suku," kata Hamdi dalam keterangannya, Jumat (19/10).
Menurutnya, partai menawarkan orang yang dianggap mumpuni baik di tingkat eksekutif yakni presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan juga legislatif. Menjadi masalah jika elite membawa identitas agama dan suku demi memenuhi tujuan politiknya.
"Dan tentuya ketegangan-ketegangan yang tidak perlu seperti politisasi agama, suku juga harus dihilangkan," ujarnya.
Dalam pengamatan Hamdi, salah satu timbulnya perpecahan itu dikarenakan adanya ujaran kebencian. Oleh karena itu dirinya sependapat kalau ujaran kebencian itu harus dilarang, karena pada hakikatnya ujaran kebencian itu adalah kekerasan melalui ucapan yang bisa memancing amarah.
"Konflik sosial itu merupakan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dengan identitas seperti agama, suku, ras yang bermacam-macam di negara majemuk seperti Indonesia ini," tutur anggota kelompok ahli BNPT itu.
Menurut Hamdi, dengan tidak mau bertoleransi maka nantinya akan timbul tindakan-tindakan lain seperti persekusi, diskriminasi ataupun tindakan-tindakan lain seperti mulai menjarah atau melakukan kekerasan kekerasan fisik.
Untuk itu dia mengingatkan kerukunan dan perdamaian adalah karakter kehidupan bangsa Indonesia yang tercermin dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Sepanjang sejarah keberagaman yang damai ini terjalin dalam bingkai persaudaraan berbangsa dan bertanah air.
"Tentunya kita harus kembali pada Pancasila. Kalau kita betul-betul menghayati kembali Pancasila, maka perdebatan mengenai perbedaan itu tidak akan ada lagi. Jadi itu sudah jangan diutak-atik lagi, Pancasila itu sudah final," tandasnya.
Baca juga:
Diduga sebar hoaks selama kampanye, 20 akun medsos diblokir Kemenkominfo
Kritikan Sandi di 4 tahun Jokowi-JK: Harga bahan pokok naik dan susah cari kerja
Tepis minta restu, Jokowi mengaku diskusi & diberi tongkat pengasuh Ponpes Girikusumo
Kubu Prabowo klaim selisih elektabilitas dengan Jokowi hanya 6-11 persen
PKS soal sikap caleg PAN: Bukan menolak, tapi bagi tugas kampanye di Pileg & Pilpres
Hashim tuding isu caleg PAN ogah dukung Prabowo-Sandiaga pelintiran lawan