Fadli Zon sebut Menkum HAM abuse of power sahkan Golkar kubu Agung
Perlakuan Menkum HAM terlihat berbeda dengan Golkar kubu Ical dan juga PPP kubu Suryadharma Ali.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Agung Laksono. Fadli mengatakan, keputusan tersebut adalah kepentingan politik bukan berdasarkan hukum.
"Ini namanya abuse of power, politik standar ganda. Apa yang dilakukan Menkum HAM jelas kepentingan politik, bukan hukum," kata Fadli, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Fadli melanjutkan, perlakuan Menkum HAM terlihat berbeda dengan Golkar kubu Ical dan juga PPP kubu Suryadharma Ali.
"Berbeda perlakuannya terhadap PPP dan Golkar. Saya kira gejala dari awal sudah terlihat. Kalau diingat saat itu Menko Polhukam mengintervensi tempat dan tanggal. Jelas DPP ARB adalah DPP sah, karena DPD I dan DPD II hadir di munas," lanjutnya,
Fadli menegaskan, bila nantinya Menkum HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, sama saja telah menodai dan menginjak-injak demokrasi.
"Kalau disahkan, ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDI dibelah, ini merugikan pemerintah sendiri. Artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi," tandasnya.
Baca juga:
Ical kalah, Fahri ingatkan Jokowi soal komitmen tidak saling ganggu
Akbar Tandjung: Penyelesaian Golkar hanya bisa melalui Munaslub
Desmond: Harusnya Menkum HAM malu menangkan Golkar kubu Agung
Fadli Zon sebut Prabowo tak pernah minta Ical boikot Pilkada
Tolak kemenangan kubu Agung, loyalis Ical bakal geruduk Kemenkum HAM
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Siapa yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Apa yang dikatakan Syamsul Hidayat tentang status Bahlil Lahadalia di Golkar? "Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu," tutur Syamsul dalam keterangan, Senin (24/7).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.