Fahri Hamzah dukung SBY ungkap aparat tak netral di Pilkada 2018
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka fakta soal dugaan aparat tak netral di Pilkada. Hal itu harus dilakukan jika pemerintah ingin menindaklanjuti informasi tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka fakta soal dugaan aparat tak netral di Pilkada. Hal itu harus dilakukan jika pemerintah ingin menindaklanjuti informasi tersebut.
"Mungkin nanti Pak SBY perlu ditanya atau kalau memang pemerintah bersiap melihat faktanya lebih jauh, ya pak SBY mungkin perlu ngomong faktanya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Surya Paloh bertemu dengan Prabowo dan menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahannya? Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka nanti
-
Kapan Titiek Soeharto menjenguk Prabowo Subianto? Dalam keterangan unggahan beberapa potret yang dibagikan, terungkap jika momen tersebut berlangsung pada Senin (1/7) kemarin.
Melihat informasi yang disampaikan, Fahri menilai, SBY menaruh perhatian yang cukup serius terhadap potensi kecurangan di Pilkada. Untuk itu, Fahri menyarankan Presiden Joko Widodo dan lembaga terkait merespons dugaan SBY.
"Jadi kalau yang ngomong itu mantan presiden mbok ya dijawab dong jangan diem-diem aja kan, ini kan bukan namanya omelan anonim. Ini mantan presiden. Harus dong enggak boleh didiemin," tegasnya.
Fahri tidak setuju jika pihak yang gencar memberikan klarifikasi atas dugaan dari SBY adalah PDIP, partai Jokowi. 3 Lembaga yang relevan menyampaikan klarifikasi adalah TNI, Polri dan BIN.
"Gini, yang bantah itu jangan PDIP. Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait. Kan yang dituduh kepolisian, BIN, TNI, misalnya. Officialy yang paling bagus jawabannya saya denger itu dari TNI," tegas dia.
"TNI mengatakan kami sedang mengumpulkan data-data dan kami persilakan bapak mantan presiden SBY ada datanya, kami siap menerima, itu bagus begitu," tambah Fahri.
Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.
Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.
"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Baca juga:
5 Hasil survei Pilgub Jabar sepanjang Juni 2018
Pihak Trigana sebut kontak senjata di Bandara Kenyam masih berlangsung
Angkut logistik Pilkada di Papua, pesawat ditembak KKB, pilot terluka
Truk pengangkut logistik Pilbup Sikka kecelakaan, surat suara rusak
Pimpinan DPR ingatkan pemerintah & aparatur negara netral di Pilkada 2018
KPK wanti-wanti calon kepala daerah tak suap pemilih
Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah menteri bahas pengamanan Pilkada serentak