Fahri Hamzah iri dengan tunjangan KPK

Fahri iri karena anggota DPR dipilih rakyat dan bekerja untuk rakyat tapi tunjangannya masih kecil.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan keheranannya dengan banyaknya pihak yang mengecam kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR. Dia lalu meminta kepada semua pihak untuk membandingkan tunjangan yang diberikan negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kata dia, 'hanya' memiliki lima pimpinan namun diberikan tunjangan melimpah.

"KPK yang penyidiknya cuma 5 orang Rp 1 triliun. DPR 560 orang, DPD 132 orang ini dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dipilih rakyat punya kewenangan lebih besar ini karena kedaulatan rakyat," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Terlebih, lanjut Fahri, anggaran yang diperuntukkan untuk DPR sangat kecil. Dia pun menyimpulkan bahwa dari APBN 2015, DPR hanya mendapatkan 0,00191 persen dari total keseluruhan APBN tahun 2015.

"APBN 2015 itu sekitar Rp 2039,5 triliun, itu belanja negara di dalam APBN. Anggaran tertinggi DPR itu ada di APBN 2015 itu sekitar Rp 4 triliun, jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itulah yang 0,00191 triliun itu, Anda harus tahu kalau yang Rp 0,00191 triliun itu sebagian besar adalah untuk dibiayai sekretariat jenderal. Karena sekretariat jenderal kita adalah bagian dari eksekutif dan masih tunduk di bawah KemenPAN dan Setneg," katanya.

Oleh sebab itu, dia pun menaruh curiga mengapa anggaran yang dia sebut kecil tersebut dipermasalahkan. Padahal, dari semua anggaran yang membuat polemik, seperti kenaikan tunjangan anggota, anggaran pengadaan kasur, anggaran akomodasi perjalanan pimpinan ke DPR ke Amerika Serikat menghabiskan anggaran Rp 4 triliun.

"Saya terus terang, saya agak curiga, mengapa kita ini diserang yang kecil-kecil begini, ya supaya kita lupa. Bahwa di luar sana, ada uang besar yang membuat kita bungkam. Mau uang ketemu Donald Trump, kasur, mau gaji, mau tunjangan, itu berada 0,00091 persen dalam APBN, itu tidak ada gunanya," simpulnya.