Fahri Hamzah: KMP bisa pilih pimpinan komisi suka-suka kita
Nantinya KMP mengambil sikap sendiri untuk tidak menganggap anggota dari fraksi kubu Jokowi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak agar fraksi Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama anggotanya di komisi DPR. Jika tidak, bisa saja seluruh komisi hanya diisi oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih.
Fahri mengatakan, kinerja DPR menjadi terhambat jika 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP tidak menyerahkan nama anggotanya di komisi. Apabila sampai besok juga tak memberikan nama, Fahri menilai, bisa saja pimpinan DPR memutuskan tidak ada anggota dari KIH di komisi.
"Banyak surat yang harus di follow up di komisi, tapi belum dilakukan. Undangan dan keinginan negara sahabat berkunjung belum bisa. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) belum dibentuk. Permintaan sikap dan tanggapan SBY tentang pimpinan KPK belum bisa kami follow up karena komisi III belum dibentuk. Bentuk alat kelengkapan dewan dulu, baru pimpinan komisi ditentukan di tingkat komisi biar negara jalan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/10).
Fahri menilai, bisa saja nantinya KMP mengambil sikap sendiri untuk tidak menganggap anggota dari fraksi kubu Jokowi. Dengan demikian, KMP bisa memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sesuka hatinya.
"Kalau dalam tatib pimpinan bisa ambil keputusan, kita take over. Jangan lupa, 5 fraksi sudah jadi anggota AKD (alat kelengkapan dewan), kita bisa ambil keputusan, bahwa kita asumsikan hanya 5 fraksi yang ajukan anggota sementara 5 lain hanya mau jadi anggota paripurna. Itu artinya kita bisa pilih AKD suka-suka kita. Itu bahayanya. Nanti bisa ada perdebatan. Dewan independen, kita punya mekanisme sendiri," terang Wasekjen PKS ini.
Fahri menyatakan sampai saat ini DPR belum punya kegiatan karena masih ada 5 fraksi yang belum menyerahkan nama di komisi. Sehingga komisi tidak bisa terbentuk dan DPR tidak bisa bekerja.
"Pimpinan alat kelengkapan yang dibentuk paripurna tapi pelaksana harian di komisi dan AKD, badan. Kalau enggak ada ya enggak ada kegiatan," pungkasnya.
Seperti diketahui, paripurna kemarin (21/10) memutuskan 5 fraksi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP belum memberikan nama anggota di komisi. Sementara lima fraksi lainnya yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sudah membentuk anggotanya di komisi.
Dalam tatib DPR pasal 271 huruf C, fraksi paling lambat menyerahkan 1x24 jam setelah komisi dan alat kelengkapan dewan disahkan dalam paripurna. Artinya, batas waktu penyerahan anggota komisi yang dimiliki kubu Jokowi yakni Pukul 16.00 WIB sore ini.
Baca juga:
Fahri Hamzah ingatkan Jokowi hati-hati, DPR mudah bikin angket
Peralihan kekuasaan, Fahri standing applause, istri Fadel nangis
Sebagai teman, Fahri Hamzah akan ikut rayakan HUT Prabowo
Fahri anggap isu sumbang Prabowo untuk jegal Rini Soemarno
Fahri Hamzah: Ical ketemu Jokowi agenda setting kami
KMP tuding komunikasi kubu Jokowi soal kabinet amburadul
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.