Fahri Hamzah Minta UU Pemilu Jangan Sering Diubah
"Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pembentukan RUU Pemilu tidak penting. Apalagi ambang batas parlemen kembali diubah. Fahri menilai, sering berubahnya undang-undang tentang Pemilu bisa mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.
"Persentase naik turun angka pada itu sesungguhnya karya merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (28/1).
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu? Tujuan utama dari pemilu adalah menciptakan wakil-wakil yang dapat mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat.
Waketum Partai Gelora itu bilang, lebih baik UU Pemilu mengantisipasi segala hal yang mencederai Pemilu seperti politik uang, hingga berbagai kecurangan sebelum, ketika dan sesudah Pemilu.
"Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, dari pada sekedar perubahan angka-angka yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Tanggapan pembahasan rancangan Undang-Undang sebenarnya agak unik memang di Indonesia ini, karena setiap Pemilu dan setiap pertandingan peraturannya dibuat kembali dan diubah-ubah kembali. Itu sesuatu yang sebenarnya mengganggu stabilitas demokrasi kita di Indonesia," jelas Fahri.
Fahri mendorong Presiden Joko Widodo membakukan UU Pemilu agar tidak terlalu sering diubah. Agar peraturan itu bisa dibuat lebih permanen.
"Yang paling penting dari rancangan atau UU Pemilu, selain mendesain dan mengantisipasi penyelenggaraan tapi juga legitimasi dari pada penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, sebagai wahana representasi dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua orang merasa berpartisipasi di dalam demokrasi kita," tegasnya.
Baca juga:
Masa Depan Anies Baswedan Ditentukan RUU Pemilu
Gelora: Ambang Batas Parlemen 4% Saja Hanguskan 15,6 Juta Suara Rakyat
UU Pemilu Diubah Lagi, Siapa Berkepentingan?
PDIP Minta Pemerintah dan DPR Tak Perlu Buang Energi Ubah UU Pilkada Serentak
Jika Pilkada Tak Digelar 2022, Peluang Anies di Pilpres 2024 Sulit