Fahri Hamzah tuding Jokowi ambil untung dari isu revisi RUU KPK
"Yang saya minta adalah jangan lah kita terus kucing-kucingan," ujar Fahri.
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih dalam perdebatan oleh Fraksi di DPR. Beberapa fraksi seperti Demokrat, Gerindra dan PKS menolak agar revisi ini dilanjutkan.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi tidak ambil untung dalam persoalan revisi ini. Ia meminta agar Jokowi harus menjelaskan posisi revisi kepada masyarakat luas.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dikatakan Paus Fransiskus tentang momen perkenalan Presiden terpilih oleh Jokowi? Momen perkenalan itu dilakukan Presiden Jokowi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, usai Sri Paus diterima melalui upacara kenegaraan."Presiden ke mana-mana selalu mengenalkan (calon) presiden terpilih dan tadi secara khusus Paus mengatakan ini adalah tradisi yang bagus, ada seorang presiden yang akan mengakhiri jabatannya memperkenalkan presiden yang akan datang," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/9).
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
"Yang saya minta adalah jangan lah kita terus kucing-kucingan. Terutama saya berharap pada presiden tidak usah ambil untung dari isu UU KPK ini," kata Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2).
Politisi PKS ini juga meminta agar Jokowi menjelaskan apa saja permasalahan dalam revisi UU KPK tersebut.
"Jelaskan saja apa sih masalahnya. Kan yang ditugaskan oleh rakyat untuk memberantas korupsi presiden, karena dia lah yang disumpah di depan MPR untuk menjalankan konsitusi dan menjalankan negara ini untuk kebaikan rakyat termasuk di dalamnya pemberantas korupsi," tegasnya.
"Jadi Presiden Indonesia lah yang mempunyai proposal untuk menjalankan revisi UU KPK ini," tandasnya.
Baca juga:
Ada langkah lain benahi KPK selain revisi UU
Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK
Revisi UU KPK berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang
Pengamat sebut aturan izin penyadapan bikin target KPK lari duluan
Penyadapan harus izin, Dewan Pengawas bikin tambah rumit KPK
Lima alasan presiden wajib tolak revisi Undang-undang KPK