Fahri: Jika tak lantik Budi Gunawan Jokowi tampar muka sendiri & DPR

Selain itu, pembatalan pelantikan sama juga telah menampar wajah Budi Gunawan.

Presiden Jokowi dikabarkan batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal itu langsung mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut politikus PKS ini Jokowi sama saja telah menampar nama baik Presiden dan DPR jika tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Kalau Jokowi tidak melantik BG sama saja menampar mukanya sendiri (Presiden) karena dia punya sistem dalam lembaga kepresidenan artinya tidak becus bekerja. Kemana itu Kompolnas, intelijen, kemana Sesneg yang mengevaluasi, dan kemana kepolisian dalam memilih Kapolri baru," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Dia mempertanyakan mengapa Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal, sementara Jokowi juga beralasan batal melantik Budi Gunawan karena tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau menganggap orang yang dipilih ini bermasalah itu namanya dia (Jokowi) menampar muka sendiri. Presiden menampar sistem yang telah bekerja untuk dia," terangnya.

Selain mempermalukan lembaga Kepresidenan, menurut Fahri, Jokowi juga telah mempermalukan DPR yang sebelumnya telah meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dia menjelaskan, persetujuan DPR untuk meloloskan calon Kapolri bukanlah hal yang mudah.

"Wajah kedua yang ditampar adalah DPR. Karena DPR telah merestui proses yang Presiden sendiri menyurati untuk segera. Begitu disegerakan DPR tiba-tiba presiden diam, itu wajah kedua yang ditampar," paparnya.

Fahri mengatakan, selain menampar dua lembaga tersebut, Presiden Jokowi juga telah menggantung status Budi Gunawan yang tinggal selangkah lagi menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara. Menurutnya, pembatalan pelantikan tersebut sama juga telah menampar wajah Budi Gunawan.

"Wajahnya Budi Gunawan dia (Presiden) tampar juga. Orang BG sudah datang mempersentasikan di DPR, dianggap Clear oleh Bareskrim dan DPR habis itu mau ditampar juga mukanya, kan bahaya. Jalan baiknya adalah, lantik dan kemudian nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan baru lihat prosesnya, kan begitu cara bersikap," tandasnya.