PDIP Respons Effendi Simbolon: Faktanya Terbalik, Justru Hasto yang Selama Ini Bantu Jokowi
Guntur menegaskan, Hasto tak pernah sekalipun menikmati kekuasaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.
Politikus PDIP Guntur Romli membantah pernyataan mantan kader PDIP Effendi Simbolon bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
"Faktanya terbalik dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, justru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi," kata Guntur, melalui keterangan tertulis, Kamis, (9/1).
Guntur menegaskan, Hasto tak pernah sekalipun menikmati kekuasaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Bahkan, ketika ditawari posisi menteri pun Hasto menolak.
"Selama Jokowi jadi presiden, Mas Hasto ditawari jabatan menteri dan jabatan apapun menolak, Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi," ungkap Guntur.
Hasto Disebut Selalu Jaga Jarak dengan KekuasaanMenurut Guntur, Hasto selalu menjaga jarak dengan kekuasaan. Langkah ini dimaksudkan agar tak tersandera penguasa ketika memegang jabatan publik.
"Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan ingin tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan karena tidak mau jadi 'sandera' dengan menerima jabatan publik atau negara," ujar dia.
Guntur mengeklaim Hasto berupaya membantu Jokowi ketika berkuasa. Karena merupakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan segenap kader partai," ucap Guntur.
Effendi Simbolon Sebut Jokowi Banyak Bantu Hasto
Sebelumnya, eks kader PDIP Effendi Simbolon mengatakan tidak ada politisasi pada kasus yang menjerat Hasto karena mengkritik keras Jokowi. Justru Jokowi telah banyak membantu Hasto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Enggak lah (dipolitisasi). Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto), setahu saya selama ini," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, (8/1).