Fahri ke Yasonna: Ingat pesan Mega, PDIP korban intervensi kekuasaan
"Saya khawatir Jokowi enggak tahu terkait hal ini. Sekarang pertanyaannya siapa yang mendrive Yasonna?" kata Fahri.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu menahu soal keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, kalahkan Aburizal Bakrie (Ical). Sebab menurut dia, antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Jokowi sudah berkomitmen tidak saling ganggu untuk menjaga stabilitas politik.
"Saya khawatir Jokowi enggak tahu terkait hal ini. Sekarang pertanyaannya siapa yang mendrive Yasonna?" kata Fahri saat dihubungi, Rabu (11/3).
Fahri menyatakan bahwa seharusnya Yasonna belajar banyak dari kasus dualisme PPP yang akhirnya keputusan Menkum HAM dibatalkan PTUN. Fahri juga menyayangkan sikap Menkum HAM yang tidak langsung mengeluarkan surat Djan Faridz sebagai ketua umum PPP yang sudah menang di PTUN.
"Anehnya keputusan PTUN yang menegaskan kemenangan kubu PPP Djan Faridz, tidak juga dikeluarkan suratnya oleh Yasonna. Sementara untuk kasus Golkar,keputusan pengadilannya belum ada sudah suratnya dikeluarkan. Apa ini bukan bentuk ngerjain?" paparnya.
Wasekjen PKS ini pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk aware. Sebab kalau langkah pembantunya yang salah dibiarkan maka politik saling 'ngerjain' akan terus terjadi yang akan membuat proses pembangunan akan terganggu.
"Kalau yang seperti ini terus dibiarkan maka keseluruhan proses pembangunan bisa terganggu dan kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Menkum HAM akan membuat munculnya kembali polarisasi yaang selama ini sudah mulai hilang," katanya.
Fahri juga minta kepada Yasonna agar ingat kepada pesan Megawati yang menjadi korban intervensi pemerintah sehingga lahir PDIP.
"Ingat pesan politik Ibu Mega, bahwa cukup PDIP saja di era orde baru menjadi korban intervensi kekuasaan. PDIP sekarang jadi penguasa sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP," pungkasnya.