Fahri nilai Jenderal jadi Pj Gubernur asumsikan negara dalam kondisi bahaya
Padahal seharusnya pemerintah dapat memberi sinyal bahwa kondisi aman dan normal.
Wacana penunjukan dua Jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, menimbulkan pro kontra. Tidak hanya wilayah tersebut, kabarnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga akan menempati perwira tinggi TNI menjadi Penjabat Gubernur di Papua.
Wakil ketua DPR Fahri Hamzah meminta seharusnya pemerintah tidak menambah wacana kembali yang menyebabkan kegelisahan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
"Itu yang saya bilang kecurigaan publik enggak usah ditambah-tambah. Normal aja. Situasinya diasumsikan normal," kata Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1).
"Jangan mengasumsikan yang membuat orang gelisah. Membuat negara ini jadi final gitu lho. Semuanya dianggap darurat," tambah Fahri.
Dia mengatakan penunjukan Jenderal menjadi Penjabat Gubernur justru membuat asumsi bahwa ada kondisi bahaya yang tengah terjadi. Padahal seharusnya pemerintah dapat membuat tindakan yang dapat memperlihatkan bahwa kondisi aman dan normal.
"Kalau kita mengasumsikan negara kita dalam kondisi bahaya ya malah repot. Ya normal aja. Yang lain perkuat intelijennya, perkuat koordinasi pemerintah dengan kepolisian TNI dan Polri itu aja yang kita lakukan," kata Fahri.
Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan menunjuk Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Martuani Sormin sebagai Pj Sumatera Utara. Namun hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).
Baca juga:
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur, Ketua DPR minta tak buat gaduh
Fadli Zon minta Mendagri batalkan usul Jenderal jadi Pj Gubernur
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur Jabar, ini reaksi Ahmad Heryawan
Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua
Mendagri siap disanksi jika Pj Gubernur diisi Polri langgar aturan