Fahri soal Perppu Ormas: Pak Presiden kasih tahu daruratnya di mana?
Pembuatan Perppu ini, kata Fahri, juga dilakukan secara sepihak. Hal itu karena pemerintah tidak melibatkan DPR, ormas-ormas dan elemen masyarakat untuk berdiskusi terkait Perppu tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan urgensi keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Dia mencontohkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut menjadi sasaran pembubaran.
Menurutnya, aktivitas HTI tidak menunjukkan ancaman terhadap kedaulatan negara seperti membangun basis militer atau membeli senjata-senjata.
"Apa sih kedaruratan yang dihadapi pemerintah? Mana daruratnya ini? Eh Pak Presiden tolong kasih tahu saya daruratnya yang mana ini? Daruratnya HTI? HTI memang ada beli senjata darimana? Sedang bangun basis militer darimana?" kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
Begitu pula dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Fahri mengaku tidak melihat FPI membuat kesepakatan-kesepakatan dengan kelompok-kelompok radikal.
"FPI? Memang Habib Rizieq lagi deal sama Baghdadi yang sudah ditembak mati? Daruratnya apa? Musuh negara ini yang mana yang dihadapi negara siapa? Ngomong dong," tegasnya.
"Jangan tiba-tiba out of the blue istilahnya datang darurat Perppu. Kan enggak boleh gitu negara. Kan ini negara beneran bukan pura-pura. Jadi bicara dong yang dimaksud kedaruratan itu apa. Itu yang agak mencemaskan kita sekarang ini," sambung Fahri.
Pembuatan Perppu ini, kata Fahri, juga dilakukan secara sepihak. Hal itu karena pemerintah tidak melibatkan DPR, ormas-ormas dan elemen masyarakat untuk berdiskusi terkait Perppu tersebut.
"Ini misalnya Perppu tentang ormas, tidak ada satupun ormas yang pernah diajak omong. Atau stakeholder lain yang berkaitan tentang gerakan masyarakat yang mengadvokasi masyarakt sipil. Kan tidak ada yang diajak rapat, langsung dibuat Perppu," jelas Fahri.
Mekanisme pembuatan Perppu seharusnya diawali dengan rapat dengar pendapat atau raker antara pemerintah dan DPR. Kemudian, masuk ke pembahasan tingkat pertama dan dibawa ke tim perumus dan tim sinkronisasi. Setelahnya baru dibawa ke paripurna untuk disepakati.
"Jadi unsur kedaruratan harus terlampaui dan dilakukannya pada di luar masa sidang karena DPR-nya enggak ada. Nah tapi kalau DPR nya enggak ada, pemerintah harusnya menempuh jalur formil saja," pungkasnya.
Baca juga:
PKS sebut Perppu Ormas berpotensi kuat mengembalikan rezim otoriter
Jaksa Agung sebut UU soal Ormas hanya perbaikan, bukan pengganti
Perppu Ormas banjir kritik, ini reaksi Istana
MUI minta pemerintah tak pilih kasih bubarkan ormas
Wiranto ingin pembinaan 344.029 ormas bikin masyarakat makmur & adil
Wiranto minta Perppu tak dipolitisir dan dianggap habisi ormas Islam
Pemerintah tak masalah HTI mau gugat Perppu tentang Ormas ke MK
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Apa yang dilakukan Jokowi dan Paus Fransiskus setelah upacara penyambutan kenegaraan? Setelah upacara penyambutan kenegaraan, Jokowi mengajak Paus Fransiskus masuk ke ruang kredensial Istana Merdeka untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu. Lalu, Jokowi dan Paus Fransiskus menuju beranda Istana Merdeka untuk veranda talk.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Jokowi meninjau posko pengungsian banjir di Sumbar? Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).