Fraksi PPP Minta DPR Segera Rampungkan RUU Pemasyarakatan
"Sudah saatnya RUU Pemasyarakatan dibahas kembali dan disahkan oleh DPR RI,"
Fraksi PPP DPR mendorong Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan segera dirampungkan. Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara mengatakan, lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas karena jumlah warga binaaan lebih banyak daripada ruang yang ada.
"Saat ini rata-rata lapas dan rutan di Indonesia mengalami over kapasitas yang seakan sulit terpecahkan. Kapasitas di lapas atau rutan sulit dikurangi, karena memang belum ada pembangunan lapas baru untuk menampung napi atau tahanan," ujar Amir kepada wartawan, Senin (30/3).
-
Apa yang dilakukan Pemkot Bontang untuk mengembangkan UMKM setelah pandemi Covid-19? Upaya untuk membangkitkan kembali pasar UMKM dilakukan oleh pemerintah. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang salah satu instansi pemerintah yang dapat memberikan konsep secara teori maupun praktis untuk pengembangan UMKM.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Di mana UMKM di Bontang terdampak oleh pandemi Covid-19? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
Menurut Amir, masalah kelebihan kapasitas lapas dapat dikurangi jika RUU Pemasyarakatan disahkan. RUU tersebut sempat ditunda pengesahannya pada DPR periode sebelumnya karena ada desakan. Amir mengatakan, sekarang saatnya DPR mengesahkan RUU tersebut.
"Sudah saatnya RUU Pemasyarakatan dibahas kembali dan disahkan oleh DPR RI," kata politisi asal Sulawesi Selatan ini.
Apalagi kondisi di tengah pandemi corona ini, Amir mengatakan, perlu pengurangan kapasitas Lapas. Sebab corona mudah menular di dalam kerumumanan orang.
"Agar wabah covid-19 tidak terjadi, pemerintah bisa membatasi atau selektif dalam mengatur alur keluar masuk lapas dan rutan. Selain itu juga mengurangi jumlah tahanan atau warga binaan dengan cara pembantaran tahanan yang belum mendapatkan putusan inkracht di Rutan maupun atau pengurangan masa tahanan para narapidana," jelas Amir.
Dia menuturkan, jika kebijakan mempermudah pembantaran yang dipilih, maka perlu ada payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) untuk memberikan kewenangan kepada instansi terkait dalam mengeluarkan persetujuan pembantaran.
Amir melanjutkan, pengurangan atau pembebasan narapidana untuk mengurangi over kapasitas di Lapas bisa dilakukan melalui grasi dan amnesti dari Presiden terhadap narapidana. Menurutnya, pengurangan hukuman itu tentu tidak bisa diberikan kepada narapidana kelas kakap.
Baca juga:
Cegah Penyebaran Covid-19 di Lapas, DPR Ingin RUU Pemasyarakatan Disahkan
Darurat Perbaikan Lapas, Golkar Minta RUU Pemasyarakatan Segera Dibahas
Fakta-fakta Koruptor di Indonesia Makin Bisa Bernapas Lega
Komisi III Akan Bahas RUU KUHP dan Pemasyarakatan di 2020
Politikus PKS Usul Pasal Kontroversial RUU KUHP dan Pemasyarakatan Dibahas Ulang