Frasa tujuan politik di definisi terorisme berpotensi melanggar UU
Frasa tujuan politik di definisi terorisme berpotensi melanggar UU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan umum definisi harus tuntas dan tidak perlu diberi penjelasan.
Ketua Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i mengatakan memasukkan frasa tujuan politik ke dalam penjelasan definisi terorisme akan berpotensi melanggar UU.
Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan umum definisi harus tuntas dan tidak perlu diberi penjelasan.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Artinya ketika frasa tentang tujuan politik atau ancaman keamanan negara atau motif politik itu dimaknai dimasukan ke dalam penjelasan itu melanggar UU," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
Sementara ini, pemerintah masih dengan sikap bahwa frasa tujuan politik dimasukkan dalam penjelasan umum definisi terorisme. Jika frasa itu ditambahkan dalam batang tubuh, maka rumusan delik dalam pasal ini otomatis akan berubah.
Pemerintah berasumsi, aparat akan kesulitan membuktikan suatu aksi terorisme mengarah pada tujuan politik tertentu.
Menanggapi hal ini, Syafi'i menjelaskan tak ada yang mudah dalam membuktikan tindak pidana terorisme. Sehingga, pembuktian aksi terorisme tergantung dari kualifikasi dan kompetensi dari aparat keamanan.
"Saya kira di dunia ini enggak ada yang mudah, makanya setiap profesi ada pendidikan punya ada spesialisasinya, mudahan mereka yang bertugas di bidang itu harus memiliki kualifikasi untuk bisa mengungkap," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini yakin pembahasan soal frasa tujuan politik dapat selesai pada rapat kerja Pansus hari ini. Menurutnya, pembahasan tentang definisi terorisme tinggal menemukan kesamaan pandangan antara pemerintah dengan DPR terkait frasa tujuan politik.
"Itu belum terangkum dalam definisi yang presentasikan oleh pemerintah kita berharap hari ini kita bisa menemukan kesamaan pandangan sesuai dengan logika hukum karena frasa itulah yang membedakan antara kejahatan kriminal biasa dengan kriminal terorisme," tandas Syafi'i.
Baca juga:
Pansus gelar rapat bahas 'tujuan politik' dalam definisi Terorisme
Ketua DPR minta Komnas HAM dan pihak tak setuju RUU antiterorisme gugat ke MK
DPR-pemerintah diminta hati-hati masukkan motif politik dalam definisi terorisme
Moeldoko minta pembahasan RUU Terorisme tidak dipolitisasi
Imparsial sebut RUU Terorisme harus pertimbangkan HAM agar tidak represif
Polri minta RUU Terorisme segera disahkan karena teror takkan berhenti