Gabung ke PDIP, Johan Budi disebut ingin bantu Mega cetak kader antikorupsi
Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, banyak yang menuduh partai politik sebagai sumber penyebab korupsi. Sayangnya, hanya sedikit yang ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.
Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan bergabungnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif kekuasaan. Basarah menyebut Johan Budi ingin membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi serta membangun sistem antikorupsi yang komperhensif.
Pernyataan ini menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Keduanya menuduh Johan Budi, dan para pimpinan KPK, haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.
-
Siapa saja Caleg terpilih PDIP yang diminta mundur? Adapun keenam caleg yang diminta mundur tersebut di antaranya dari Dapil 13 meliputi Batang, Pekalongan dan Pemalang, yakni Achmad Ridwan dan satu orang belum terkonfirmasi. Kemudian di Dapil 2 meliputi Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga ada Diah Kartika Permatasari.Di Dapil 8 meliputi Magelang, Kota Magelang, Boyolali, yakni Eko Susilo dan Dwi Adi Agung Nugroho. Kemudian di Dapil 9 meliputi Purworejo, Wonosobo dan Temanggung ada Elisabeth Intan Kurniasari.
-
Kenapa keenam Caleg terpilih PDIP diminta mundur? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Caleg terpilih PDIP membuat surat pengunduran diri? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.
-
Kapan Ki Joko Bodo meninggal? Pada 22 November 2022, ia tutup usia di usia 58 tahun.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
Basarah meluruskan, keputusan Johan Budi ke PDIP karena tidak ingin menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan bangsa. Kepentingannya jelas, yakni memastikan pemberantasan korupsi berjalan akuntabel. Caranya dengan masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.
"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekedar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," ujar Basarah, Rabu (13/9).
Sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, kata Basarah, Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi. Hal ini karena hanya segelintir orang yang melakukan aksi nyata dalam memerangi praktik korupsi.
"Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif," jelas Basarah.
Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, banyak yang menuduh partai politik sebagai sumber penyebab korupsi. Sayangnya, hanya sedikit yang ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.
Padahal dalam sistem kenegaraan, lanjutnya, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan negara karena peran dan fungsinya cukup strategis.
Basarah menuturkan, Megawati memang figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi. Di pencalegan 2019, Megawati memang tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.
"Bahkan mendukung PKPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," beber Basarah.
Untuk itu, PDIP menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya," imbuhnya.
"Selamat berjuang Bung JB. Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kebaikan," tandas Basarah.
Baca juga:
Johan Budi tegaskan PDIP punya komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi
Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi
41 Anggota DPRD ditahan KPK, Mendagri akan keluarkan diskresi agar Malang tak lumpuh
Besok, Jokowi lantik 8 gubernur terpilih di Istana Negara
Jubir Jokowi-Ma'ruf tambah kekuatan, ada nama Deddy Mizwar