Ganjar Menolak Bergabung ke Pemerintahan Prabowo, Gibran: Siapa yang Menawarkan?
Gibran tidak tahu jika ada penawaran jabatan menteri untuk Ganjar Pranowo
Gibran mengaku tidak tahu ada yang menawarkan jabatan menteri ke Ganjar
- Ganjar Deklarasi Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat: Mestinya Ada di Parlemen
- Reaksi Gibran Usai Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo
- Gibran soal Kubu Ganjar Sebut Perolehan Suara Prabowo Nol: Ngelawak Kali Ya
- Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan Ketimbang Gabung jadi Menteri Prabowo-Gibran
Ganjar Menolak Bergabung ke Pemerintahan Prabowo, Gibran: Siapa yang Menawarkan?
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang.
Ganjar memilih menjadi rakyat biasa agar mekanisme pengawasan terhadap pemerintah terus terjaga.
Menanggapi pernyataan Ganjar tersebut, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka justru belum mengetahuinya. Ia juga tidak tahu jika ada penawaran tersebut.
"Kalau penawarannnya saya enggak tahu. Setahu saya enggak ada penawaran seperti itu," ujar Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (17/3).
Wali Kota Solo itu juga tidak tahu jika ada penawaran jabatan menteri untuk Ganjar Pranowo di kabinet yang akan disusun Prabowo Subianto dan dirinya.
"Siapa yang menawarkan? Ya makasih ya," ungkapnya.
Saat ditanyakan apakah dengan penolakan tersebut diartikan kubu capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, tidak mau dirangkul, Gibran justru bertanya kepada mereka.
"Ya enggak tahu. Lha mau enggak (dirangkul) ?," ucapnya.
Demikian juga saat ditanyakan terkait sikap pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gibran pun mengaku belum tahu jika mereka juga tidak mau masuk ke pemerintahan baru. Namun ia pasrah jika memang kabar tersebut benar.
"Ya sudah," tutupnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah mengatakan siap menjadi rakyat biasa daripada bergabung ke pemerintahan selanjutnya, usai ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal Pilpres 2024.
Ganjar beralasan keputusan itu agar mekanisme check and balance terhadap pemerintah terjaga. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.
"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi," kata Ganjar dalam keterangan resmi, Selasa (26/3).
Dia menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung Prabowo-Gibran.
Ganjar menilai tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair. Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di paslon 02.