Ganjar soal Surat Suara di Taiwan Tercoblos 3: Harus Segera Diluruskan
Ganjar mencoba memeriksa perihal surat suara di Taiwan yang telah cacat.
Ganjar mencoba memeriksa perihal surat suara di Taiwan yang telah cacat.
- Ganjar Tegaskan Jawa Tengah Kandang banteng: Seruduk Semua yang Tidak Sesuai Aturan
- Tegas! Ganjar Tak Mau BUMN Beranak Pinak Punya Cucu Hingga Cicit Usaha
- Reaksi KPU Usai Temuan Pembagian Surat Suara Lebih Awal di Taiwan
- Heboh Surat Suara Pemilu 2024 Tercoblos di Taipei, Ganjar Desak DPR Panggil KPU
Ganjar soal Surat Suara di Taiwan Tercoblos 3: Harus Segera Diluruskan
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Bawaslu untuk segera menyelidiki perihal surat suara di Taiwan yang cacat. Dalam video yang viral, surat suara di Taiwan telah tercoblos untuk Capres 03.
"KPU harus segera melihat, Bawaslu harus segera menindak dan itu harus segera diluruskan," kata Ganjar kepada wartawan di kawasan Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Ganjar mengatakan saat ini pihaknya akan mencoba memeriksa terlebih dahulu perihal surat suara di Taiwan yang telah cacat.
Mengingat pencoblosan di luar negeri baru akan dilaksanakan pada 5 Februari. Sementara untuk pencoblosan di Taiwan baru dilakukan pada 14 Februari.
"Yang penting tidak boleh ada yang curang termasuk kalau itu menyebut itu dari kami 03 harus segera diluruskan," pungkas dia.
Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis memberi penjelasan terkait video viral tersebut. Menurut Todung, di luar negeri ada 3 metode pencoblosan pemilihan, satu melalui pos, dua melalui tempat suara keliling, ketiga melalui TPS.
"Metode pos itu sah digunakan, tapi yang saya tidak tahu adalah apakah ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedua biasanya yang punya hak pilih itu adalah mereka yang terdaftar sebagai pemilih di kedubes," ujar Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Jumat (19/1).
Todung menggungkapkan pengalamannya di Norwegia saat dirinya menjabat Dubes Indonesia untuk Norwegia.
"Hanya sekitar 50 persen WNI yang terdaftar di kedutaan. Yang lain tidak berminat mendaftarkan keberadannya di sana. Mereka sebetulnya gak punya hak pilih. Karena tidak mendaftar," jelas dia.
Todung mengaku khawatir dikirimnya kertas suara itu bisa disalahgunakan kalau misalnya kertas suara itu dicoblos dan mungkin namanya yang tidak terdaftar tersebut.
"Ini cuma kecurigaan. Saya tak bisa katakan benar atau tidak, tapi ada ruang yang bisa menggunakan kertas suara itu melebihi jumlah suara sesuai daftar pemilih. Ini yang mungkin terjadi tapi saya tidak ingin berspekulasi," katanya.
"Saya cuma mengatakan ada suara yang bisa dipakai, bisa didulang karena hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Kami sudah ketemu KPU, sudah mengingatkan KPU untuk taat pada aturan, pada jadwal, dan jangan bermain-main dengan kertas suara. Karn satu suara ada nilainya. Tapi satu dua atau lebih dari itu tidak boleh dimanipulasi," tutup Todung.