Gelar Rapat Golkar di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga Dinilai Lukai Rakyat
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, apa yang dilakukan Airlangga sebagai menteri tidak etis dan melukai rakyat. Sebab, Airlangga dinilai telah mencampurkan urusan partai dan pribadi dengan urusan kenegaraan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat partai Golkar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/10). Ketua Umum Golkar itu rapat bersama anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Golkar. Padahal, baru satu pekan Airlangga dilantik sebagai Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, apa yang dilakukan Airlangga sebagai menteri tidak etis dan melukai rakyat. Sebab, Airlangga dinilai telah mencampurkan urusan partai dan pribadi dengan urusan kenegaraan.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa prestasi yang diraih Airlangga Hartarto yang membuat banyak pengurus dan kader Golkar menginginkan dia memimpin kembali? Pasalnya, Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua Pemilu 2024 dengan perolehan suara 15,28% "Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah," ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
"Tak etis. Melukai rakyat. Urusan kenegaraan jangan dicampuradukan dengan urusan partai dan pribadi," kata Ujang melalui pesan singkat, Selasa (29/10).
Dia mengatakan, seharusnya para elite, termasuk menteri, memberikan teladan untuk rakyat. Seharusnya Airlangga tidak menggunakan kementerian di luar urusan negara.
"Para elite hendaknya memberi suri tauladan dan contoh yang baik ke rakyatnya. Janganlah kementerian digunakan untuk rapat diluar tugas negara. Nah saat ini. Kita miskin tokoh yang bisa dijadikan panutan dan teladan. Akhirnya rusak sendi-sendi kehidupan," kata Ujang.
Ujang menilai, perilaku Airlangga merupakan imbas tidak konsisten Presiden Joko Widodo untuk melarang menteri rangkap jabatan dengan posisi ketua umum. Sehingga, kata Ujang, terjadi konflik kepentingan.
Ujang pesimis Jokowi bakal melarang menterinya rangkap jabatan seperti awal kepemimpinannya. Dia mengatakan, Jokowi harus menegur Airlangga karena memakai kantor Kementerian untuk urusan partai.
"Harus ditegur. Agar tak terulang kembali. Dan harusnya menteri tahu diri harus bisa membedakan mana urusan negara, pribadi, dan partai," ucapnya.
Senada, pengamat politik Ray Rangkuti menilai apa yang dilakukan Airlangga tidak pantas karena kantor Kementerian merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Pembicaraan di luar urusan negara dan rakyat, termasuk urusan partai, kata Ray harusnya dilakukan di luar.
Dia menyarankan Presiden Jokowi harus tegas supaya kantor Kementerian tidak dipakai untuk urusan partai politik. Apalagi, saat ini ada tiga ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri. Selain Airlangga, ada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.
"Saya kira hal seperti ini harus dipertegas kembali oleh presiden. Beliau harus mengingatkan bahwa kantor kementerian adalah kantor negara dan karena itu tidak boleh dipakai sekian untuk kepentingan negara dan rakyat. Mengingat setidaknya ada tiga ketua partai dalam kabinet Jokowi, ingatkan ini jadi penting. Agar tidak ada campur menyampur antara urusan negara dengan urusan partai," kata Ray.
Baca juga:
Airlangga Gelar Rapat Golkar di Kantor Kemenko Perekonomian
Airlangga Temui JK untuk Sampaikan Undangan Penghargaan Khusus
Jokowi: Airlangga dan Sri Mulyani Tahu Apa yang Dikerjakan Hadapi Tekanan Global
Jadi Menko, Airlangga Dinilai Bisa Koordinasikan Menteri Ekonomi
Sertijab Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian
Pesan Darmin Nasution untuk Airlangga, Menko Perekonomian Baru
Rangkap Jabatan Ketum Parpol, Airlangga Klaim Jokowi Yakin Menteri Profesional