Gelar rapat Tax Amnesty, Ketua DPR bakal dilaporkan Fadli Zon ke MKD
Ade dianggap telah melanggar tata tertib DPR.
Langkah Ketua DPR Ade Komarudin menggelar rapat Bamus membahas Tax Amnesty tanpa mengundang pimpinan yang lain menuai polemik. Ade dianggap telah melanggar tata tertib DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram karena terkesan Ade secara sembunyi-sembunyi memuluskan RUU Tax Amnesty. Maka dari itu Fadli mempersiapkan untuk melaporkan Ade ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Nanti, akan saya kaji dulu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Politikus Partai Gerindra ini menganggap Ade sengaja mempercepat proses RUU Tax Amnesty di DPR tanpa melibatkan pimpinan DPR yang lainnya.
"Kita tidak ingin ada hal-hal yang di belakang nanti diketahui sebagai praktik-praktik yang menyimpang," tuturnya.
Fadli menilai seharusnya ada konsultasi kepada eksekutif dulu terkait hal ini. Sebab tidak bisa DPR terburu-buru menyelesaikan undang-undang.
"Menurut saya kalau ini diteruskan pun akan cacat. Dari sisi prosedur saja sudah cacat," ungkapnya.
Fadli beranggapan bahwa dalam rapat Bamus setidaknya harus dihadiri dua pimpinan DPR.
"Menurut tata tertib itu sudah jelas harus dipimpin oleh dua orang. Kami juga di pimpinan tidak ada yang diberi tahu, tiba-tiba ada rapat itu, tiba-tiba langsung mau kick off, ini kan ada apa gitu lho?" ujarnya.
Baca juga:
Pimpinan DPR ogah disebut menyandera RUU Tax Amnesty
Fahri sentil Akom, harusnya Tax Amnesty tak mendadak
Anggota DPR kecam Akom yang diam-diam muluskan RUU Tax Amnesty
Fadli Zon geram tak diundang Akom di rapat Bamus RUU Tax Amnesty
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).