Gerakan muda Golkar sarankan uang mahar Rp 1 miliar dikembalikan
Apapun alasannya penyetoran uang dalam munaslub hanya memperburuk citra pemimpin itu sendiri.
Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkhawatirkan, adanya uang mahar dalam pemilihan Ketua Umum Golkar nanti akan membudayakan kapitalisme. Apalagi, jika pihak yang terpilih menjadi ketua umum adalah orang dengan setoran paling banyak.
"Kalau sudah dibuka orang yang jadi ketum harus bayar, ini akan menguatkan budaya kapitalisme," ujar Doli saat peluncuran buku 'Mengembalikan ke Hati Rakyat' di Jakarta, Minggu (8/5).
Menurutnya, jika memang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus menggelontorkan dana besar baiknya dikerjakan bersama-sama tidak hanya dikhususkan oleh para caketum. Tambahnya lagi, apapun alasannya penyetoran uang dalam munaslub hanya memperburuk citra pemimpin itu sendiri.
"Politik kan panggilan, orang disuruh mengabdi di Parpol. Masa orang mau mengabdi harus bayar. Bahwa kemudian Munaslub butuh uang yang besar tentu butuh partisipasi kita semua," jelasnya.
Terkait adanya para caketum yang membayar dan tidak membayar uang mahar, dia meminta agar uang tersebut sebaiknya dikembalikan saja. Menurutnya tidak adil jika ada sebagian caketum membayar uang mahar sebagian yang lain tidak.
Dia kembali menegaskan hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan ketua umum nanti.
"Kalau mau adil dikembalikan lagi yang Rp 1 miliar semua lalu diumumkan bagi kader yang mau menyumbang termasuk kader itu (caketum) berapa besarnya ya diterima," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menyayangkan adanya isu salah satu caketum Golkar mendapat dukungan dari pihak istana. Menurutnya tidak elok pejabat di Istana ikut campur dalam hal ini.
Bahkan Doli mengatakan jika hal itu benar adanya sama saja mengebiri demokrasi dalam berpolitik.
"Saya kira itu mengebiri hak demokrasi seluruh kader dan pimpinan yang akan bermunas, uang akan menentukan (ketum) adalah forum munas," pungkasnya.
Baca juga:
Pilpres ikut andil terjadinya konflik di Partai Golkar
Syahrul Yasin Limpo belum pikirkan akan mundur dari Gubernur Sulsel
Syahrul Yasin ogah komentar soal caketum Golkar yang setor uang
Lolos tanpa mahar, Syahrul sebut Golkar hapus stigma partai uang
Lolos jadi caketum Golkar tanpa mahar, Syahrul tak mau sesumbar
Polemik Rp 1 M dan kepemimpinan orang Jawa di Golkar
Akom makin pede dapat nomor 1, Setnov ngaku beruntung dapat nomor 2
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.