Gerindra Bela Prabowo Disebut PDIP Menteri Tak Jalankan Mandat Jokowi Terkait Food Estate

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menyindir program food estate. Hasto mengatakan, ada menteri yang tidak menjalankan program tersebut dengan baik.

Partai Gerindra yakin menteri tersebut bukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dimaksud. Karena sama sekali tidak ada konflik kepentingan oleh Prabowo yang menjalankan program tersebut.

"Saya enggak ngerti apa tuduhannya ke mana kroni itu siapa menteri itu siapa, yang jelas kalo di kementerian pertahanan tidak terjadi."

Waketum Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

Habiburokhman mengatakan, bagi Prabowo bila menjalankan program pemerintahan yang baik akan melakukan inisiatif. Seperti dengan mengeluarkan pembiayaan pribadi.

"Kalau kita melihat Pak Prabowo kerap kali dalam program-program yang dianggap bagus justru melakukan inisiatif awal dengan pembiayaan pribadi beliau. Nah berarti kan sangat jauh dari estate of interest," katanya.

Bahkan, sampai detik ini, menurut Habiburokhman, program food estate itu tidak menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan.

"Lalu ada macem-macam tuduhan lain sebagainya, kalau di Kemenhan jelas itu tidak terjadi karena tidak ada anggarannya. Belum ada anggaran satu rupiah pun di Kemenhan terkait food estate," tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ada menteri di kabinet Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tidak menjalankan mandat dengan baik dalam program ketahanan pangan (Food Estate).

Sehingga, permasalahan food estate akan dibahas saat PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. 

"Food estate merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan di bidang pangan. Hanya, ketika Presiden (Presiden Jokowi) memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada yang tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest. Misalnya dengan membentuk perusahaan yang hanya diisi oleh kroni-kroninya, ini kan bukan sesuatu yang sehat."

Kata Hasto, kepada wartawan, di Bogor, Kamis (21/9).

Lebih lanjut, Hasto menilai, pengelolaan food estate harus melibatkan berbagai aspek diantaranya masyarakat petani dan perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi.

"Padahal ketika kita bicara food estate tidak bisa melepaskan dari hulunya, penelitian, apakah tanahnya juga tanahnya cocok dengan tanaman tertentu, dan yang paling penting adalah petaninya, kita tidak bisa membangun food estate tanpa melibatkan petani, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, dan kemudian juga melibatkan local wisdom masyarakat yang ada," ujar Hasto.