Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR
Gerindra pun berharap agar fraksi lain turut menolak kenaikan tunjangan tersebut.
Fraksi Partai Gerindra mendesak SK Menteri Keuangan yang telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR untuk direvisi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sesungguhnya kenaikan tunjangan tersebut untuk menunjang kinerja para anggota dewan.
Meski demikian, kata dia, ada baiknya pula Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengkaji ulang kenaikan tunjangan tersebut.
"Kalau bisa ya SK-nya direvisi lagi," kata Muzani saat dihubungi, Jumat (18/9).
Adapun, anggota Komisi I DPR ini juga berharap agar fraksi lain turut menolak kenaikan tunjangan tersebut. Sehingga, tunjangan DPR kembali ke nominal awal.
"Revisi kalau dicabut ya kembali ke nominal awal. Ini kan kalau dinaikkan berakibat ke pos-pos lain. Nanti yang lain ikutan naik," ujarnya.
Sebelumnya, Kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR menuai penolakan dari berbagai pihak. Tak terkecuali penolakan juga datang dari Anggota DPR sendiri.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak para Anggota DPR tidak berkoar-koar di hadapan media massa. Melainkan, seharusnya menyampaikan penolakan tersebut di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Silakan anggota tolak di Banggar DPR, jangan ngoceh di luar," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada anggota dewan yang menolak kenaikan tunjangan itu untuk bersikap konsisten. Dia menilai banyak anggota DPR yang setuju saat rapat di Banggar, tetapi menyatakan menolak saat di hadapan media.
"Jadi jangan ngomong tolak di luar, tapi terima di Banggar," ujarnya.
Baca juga:
Hanura sebut kenaikan gaji Presiden picu ketidakkondusifan politik
Tunjungan DPR naik, Ahok sebut, 'boleh asal ada pembuktian terbalik'
Jokowi saja malu, masak DPR terus ngotot minta tunjangan?
PDIP bakal ajak fraksi lain tolak kenaikan tunjangan anggota DPR
Menkeu bantah @budimansudjatmiko: Tunjangan PNS Kemenkeu tak naik
Hasto sebut wacana kenaikan tunjangan DPR langkah kontraproduktif
Megawati larang PDIP bicara kenaikan tunjangan DPR, bikin malu saja
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Kenapa Thariq Halilintar gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.