Gerindra: Revisi UU KPK deal DPR & pemerintah dengan tax amnesty
Desmond menilai jika UU KPK batal direvisi maka UU Tax Amnesty juga batal disahkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengungkap ngototnya parlemen ingin mengubah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut dia, revisi UU KPK merupakan sebuah kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
Desmond menjelaskan, revisi UU KPK awalnya menjadi inisiatif pemerintah. Namun karena Presiden Jokowi mendapat tekanan yang luar biasa dari publik, sehingga pemerintah menyerah dan memberikan usulan revisi UU KPK kepada DPR.
"Ini kan rancangan UU usulan pemerintah, kemudian ketika Presiden Jokowi mendapat tekanan publik, pemerintah mundfur, lobi dengan DPR, dan sepakat dengan pemerintah, ini bagian bargain dengan pemerintah mau UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) DPR mau UU KPK," kata Desmond saat dihubungi merdeka.com, Senin (22/2).
Desmond menilai, pemerintah akan sulit menolak revisi UU KPK yang kencang disuarakan oleh partai pengusung pemerintah. Namun jika nantinya pemerintah menolak, maka UU tax amnesty sebagai dasar kesepakatan juga otomatis akan gugur dibahas di parlemen.
"Kalau UU KPK ditolak, jadi pengampunan pajak juga ditolak. Kalau itu sudah deal, tidak ada alasan presiden tidak mengeluarkan Ampres (Amanat Presiden)," imbuhnya seraya menerangkan Gerindra tegas menolak revisi UU KPK maupun Ampres UU KPK.
Baca juga:
Setelah pimpin KPK, giliran Ketua DPR konsultasi ke Jokowi
Ini kata Fahri Hamzah soal ancaman mundur Ketua KPK
Diundang ke Istana, pimpinan KPK sampaikan penolakan revisi UU
Usai bertemu DPR, Jokowi akan sampaikan sikap soal revisi UU KPK
Agus Rahardjo akan mundur kalau revisi UU melemahkan KPK
Aksi Slank gelar konser mini di Gedung KPK
Sindiran Fahri ke ketua KPK: Mungkin frustasi tak ngerti cara kerja
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.