Gerindra sebut tak seharusnya KPK minta Jokowi tangani angket di DPR
"Saya ingat Presiden panggil KPK. KPK datang ke Istana dalam kasus reklamasi diadakan rapat dan mengundang KPK," katanya. Kedatangan KPK dalam rapat itu dianggap sebagai tanda bahwa KPK bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya dia khawatir KPK telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku heran dengan sikap KPK yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan terkait hak angket KPK. Menurutnya, KPK sebagai lembaga negara tak diperkenankan berhubungan dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Fery pun menyebutkan sejumlah pertemuan antara KPK dengan pemerintah sebelum proses hak angket berjalan beberapa waktu lalu. Seperti saat membahas kasus reklamasi yang seharusnya KPK tak perlu hadir meski diminta Presiden.
"Saya ingat Presiden panggil KPK. KPK datang ke Istana dalam kasus reklamasi diadakan rapat dan mengundang KPK," katanya di Menteng, Jakarta, Minggu (11/6) malam.
Kedatangan KPK dalam rapat itu dianggap sebagai tanda bahwa KPK bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya dia khawatir KPK telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lembaga yang seharusnya berdiri sendiri itu.
"Menurut saya agak membuka pretensi orang menganggap bahwa KPK periode sekarang kok kayaknya KPK-nya Pak Luhut Binsar Panjaitan?," ungkap Ferry.
Apalagi, belakangan Ketua KPK Agus Raharjo terang-terangan meminta Presiden Jokowi menjadi penengah dalam hak angket KPK. "KPK meminta Presiden. Ini KPK melibatkan diri dalam proses kekuasaan di luar wilayahnya," ungkap Ferry.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut.
Baca juga:
PKS tegaskan tak kirimk anggota buat hak angket KPK
Berharap Jokowi turun tangan di kegaduhan angket DPR untuk KPK
Agus Rahardjo harap Jokowi ambil sikap terkait DPR angket KPK
Ketua Pansus angket geram kerjaan KPK bikin gaduh terus
Fadli Zon tak tahu strategi PDIP menarik diri dari Ketua Pansus KPK
Hasil rapat perdana Pansus KPK sudah bikin gaduh
Fadli Zon nilai anggaran Pansus angket KPK Rp 3,1 M sesuai kebutuhan
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.