Giliran PDIP tolak dana aspirasi

"Intinya PDI Perjuangan ingin konsisten pemilu yang proporsional tertutup. Tidak sistem liberal," kata Hendrawan.

Pro kontra mengenai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) masih berlanjut. Setelah Partai NasDem dan Hanura, kini giliran PDI Perjuangan yang turut menolak usulan program yang lebih dikenal sebagai dana aspirasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno kepada Badan Legislasi. Menurutnya, dana aspirasi termasuk dalam sistem liberal.

"Kami kembali ke dasar ideologis UU MD3, PDI Perjuangan tolak sejumlah pasal dalam UU tersebut. Intinya PDI Perjuangan ingin konsisten pemilu yang proporsional tertutup. Tidak sistem liberal sehingga anggota dengan terpaksa terjebak janji-janji ke konstituen. UP2DP ini untuk realisasi itu," kata Hendrawan di Gedung DPR, Selasa (23/6).

Selain itu, Hendrawan juga menilai rencana alokasi dana aspirasi ini belum matang, namun sudah disahkan oleh beberapa fraksi di DPR. Anggota Komisi XI ini menilai harus ada koordinasi yang baik.

"Baru kali ini tim UP2DP ketemu KPK. KPK bilang tolong usulan ini diintegrasikan perencanaan. Kedua kementerian lembaga apa yang akan terima program aspirasi ini. Harus ada koordinasi yang baik agar pelaksanaannya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Hendrawan menegaskan PDIP dengan tegas menolak dana aspirasi dan akan melaporkannya di paripurna. "Kami akan sampaikan penolakan, dan akan dilaporkan. PDI Perjuangan belum ada instruksi untuk walkout. Iya ini sudah perintah dari ibu. Tidak ada ruang tawar menawar," tandasnya.

Baca juga:
Baleg DPR: 7 Fraksi dukung dana aspirasi, tiga menolak termasuk PDIP
Gandeng KPK di dana aspirasi, DPR jamin tak akan ada proyek fiktif
Soal dana aspirasi Rp 11,2 T, KPK minta DPR hati-hati menggunakannya
Jika disahkan, NasDem janji tak akan pakai dana aspirasi Rp 11,2 T
Sebelum sahkan dana aspirasi siang ini, DPR konsultasi dengan KPK