Giliran PPP kubu Djan Faridz deklarasi dukung Jokowi
Sebelumnya Golkar kubu Ical juga telah mendeklarasikan diri dukung pemerintahan Jokowi.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Puncak, Jumat (29/1) adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu.
Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP pada Kamis (28/1) untuk kemudian dibahas di Rapimnas hari ini. Selanjutnya, hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang.
Setidaknya ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Salah satunya yakni PPP deklarasikan diri mendukung pemerintahan Jokowi.
"Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar," kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/1).
Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (PPP) tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada serentak 2017 dengan PDIP.
Sementara yang keempat adalah, rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).
"Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan," jelas Dimyati menambahkan.
Dia pun mengatakan, PPP di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3)," tandas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya ke dalam Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan (KP3).
Kata dia, awalnya Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK Menkum HAM.
"Kala itu Mbah Maimun (Moen) berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah," kata Djan.
"Karena beliau (Mbah Moen) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya," sambung dia.
"Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan," tuntas dia.
Seperti diketahui sebelumnya, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) juga telah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi. Kali ini, giliran PPP kubu Djan yang deklarasi dukung pemerintah.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Keduanya pasca Pilpres 2014 berada di Koalisi Merah Putih (KMP) berkomitmen berada di luar pemerintahan. Namun akibat sikap ini terjadi dualisme di tubuh internal masing-masing.
Pemerintah dalam konflik ini menganggap kubu Agung Laksono di Golkar dan kubu Romi di PPP yang paling sah. Konflik bertambah runyam, kubu Agung dan Romi kalah di pengadilan.
Setelah terjadi lobi politik, akhirnya kedua kubu yang awalnya ngotot berada di luar pemerintah akhirnya menyerah dan memutuskan dukung pemerintah.
Baca juga:
Jajaki muktamar Islah, Romi dan Djan Faridz bertemu dua jam
Temui Luhut, PPP kubu Djan Faridz tolak muktamar islah
PPP Solo: Djan-Romy segera Islah atau segera keluar dari partai
Curhat ke Luhut, tokoh senior PPP sebut kubu Djan dan Romi tak sah
Golkar-PAN incar pos menteri, PPP yakin tak dilupakan Jokowi