Golkar akan patuhi putusan MA soal caleg mantan napi korupsi
Partai Golkar mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019. MA menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Partai Golkar mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019. MA menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng mengatakan demokrasi tak bisa berjalan tanpa hukum. Karena itu pihaknya menghormati putusan tersebut.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam salinan putusan terungkap bahwa kelakukan Hasyim melecehkan CAT dengan bujuk rayu hingga terjadi hubungan badan.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Kalau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung berkata bahwa ini boleh, kita lakukan. Kalau berkata ini tidak boleh, tidak kita lakukan. Intinya adalah kita mengikuti hukum," jelasnya ditemui di Rusun Perumnas Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Minggu (16/9).
Rizal mengatakan jika dalam proses demokrasi tak ada aturan hukumnya, maka dapat menimbulkan anarkisme. Karena itulah pentingnya menghormati produk hukum.
"Karena kebiasaan seperti ini kalau tidak diikat oleh aturan dia bisa jadi anarki. Jadi apapun kalau sudah diatur oleh hukum harus begini harus begitu, kita mungkin hati kita (protes) duh kok begini, kok begitu. Tapi sebagai sebuah institusi kita ikut," terangnya.
Rizal tak menyebut apakah pasca-putusan MA ini caleg mantan napi korupsi di DKI Jakarta akan tetap dicoret atau dibiarkan mengikuti Pemilu dengan mengikuti syarat yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Ia hanya menyebut pihaknya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam putusan itu.
"Itu baru diputuskan kemarin. Intinya kita mengikuti apapun yang diputuskan oleh lembaga hukum yang sah," tutupnya.
Baca juga:
Meski putusan MA mengikat, PDIP tutup celah eks koruptor nyaleg
Bolehkan eks napi koruptor nyaleg, MA dinilai ciderai harapan rakyat
Perlu pasal khusus di UU Pemilu untuk cegah politik uang
PPP nilai sejak awal PKPU keliru karena larang eks koruptor nyaleg
PAN sayangkan MA bolehkan eks napi koruptor nyaleg
Eks napi koruptor bisa nyaleg, PSI nilai MA tidak adil