Golkar ambil 'kuda-kuda' menangkan Jokowi di Pilpres 2019
Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.
Partai Golkar setuju dengan usulan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen atau 25 persen suara sah nasional. Angka tersebut dinilai dapat memperkuat sistem presidensial. Dukungan politik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden cukup kuat.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan angka ambang batas 20 persen itu tidak akan menghambat hak politik warga negara. Syarat ambang batas diperlukan untuk menghadirkan calon pemimpin Indonesia yang berkualitas dan bukan abal-abal.
"Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua bisa calon. dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu," tegas Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (31/1).
Untuk itu pihaknya telah bersiap-siap membentuk koalisi menghadapi gelaran Pemilu 2019. Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.
"Dan salah satu caranya adalah dari awal kita sudah ancang-ancang tentang pembentukan koalisi," kata Idrus.
Penjajakan koalisi ini sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari agar bisa segera menyusun proyeksi pemenangan di Pileg dan Pilpres. Langkah pembentukan koalisi ini sekaligus memastikan dukungan presiden terpilih itu kuat di parlemen.
"Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres," sambung Idrus.
Terkait wacana pembentukan koalisi, Idrus menyebut Golkar membuka diri bagi partai-partai yang mendukung Jokowi. Sejauh ini, lanjutnya, baru Partai Hanura yang memberikan sinyal akan bergabung dalam koalisi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Pertama Golkar dalam rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto," ucapnya.
Baca juga:
NasDem siapkan 200 ribu orang buat jadi saksi Pemilu 2019 di Jabar
Cak Imin yakin organisasi sayap partai dongkrak suara PKB di 2019
Pansus RUU Pemilu akan lakukan studi banding ke daerah
Antusiasme pelajar lakukan simulasi pemilu di Gedung KPU
Alotnya pembahasan RUU Pemilu
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Marcos? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. "Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.