Golkar era Airlangga tak tahu duit suap Bakamla mengalir ke Munaslub
Golkar era Airlangga tak tahu duit suap Bakamla mengalir ke Munaslub. Ace sapaan akrab Ace Hasan Syadzily menjelaskan, setiap dana yang masuk ke rekening partai bersumber dari tiga hal. Pertama bersumber dari iuran para anggota, sumbangan pihak lain dan dari pemerintah.
Nama Setya Novanto disebut dalam proyek pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI). Bahkan Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto juga disebut menerima aliran dana USD 900.000 dari proyek pengadaan alat satelit monitoring untuk keperluan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali tahun 2016 lalu.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang ditemui di kantor DPP Golkar di Jakarta, Kamis (25/1) menegaskan, tidak ada dana dari PT Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan pemenang tender proyek pengadaan alat satelit monitoring untuk Golkar. Dia juga memastikan, setiap dana yang masuk ke rekening partai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
Ace sapaan akrab Ace Hasan Syadzily menjelaskan, setiap dana yang masuk ke rekening partai bersumber dari tiga hal. Pertama bersumber dari iuran para anggota, sumbangan pihak lain dan dari pemerintah.
"Setiap acara partai, baik Munas, Munaslub, Rakornis, pasti bersumber dari tiga hal tersebut. Oleh karena itu, kami pastikan tidak ada dana dari sumber lain yang berasal dari fakta persidangan," tegasnya.
Didesak lebih jauh soal fakta dalam persidangan kasus suap di Bakamla kemarin dengan terdakwa Nofel Hasan, mantan Kabiro Perencanaan, Ace tidak ingin berkomentar banyak. Menurutnya, apa yang disampaikan dalam persidangan masih bersifat asumsi. Ace juga mengatakan, pengurus Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tidak memiliki kewenangan untuk berkomentar banyak soal kasus suap di Bakamla yang terjadi pada periode kepemimpinan Setya Novanto.
"Ini kita pengurus baru, sementara kejadian tahun 2016 ya. Kita baru kemarin dan dibebankan pertanyaan ini ya nggak tahu menjawabnya. Apalagi materi persidangan," ucap dia.
Senada dengan Ace, Koordinator Bidang Pemenangan Partai Wilayah Indonesia Timur, Melchias Markus Mekeng menegaskan, tidak ada aliran dana dari PT Melati Technofo Indonesia ke rekening Golkar. Karena itu, Mekeng curiga ada oknum yang mencatut nama Golkar untuk mencari keuntungan pribadi.
"Kalau namanya uang partai itu uang yang masuk ke rekening partai, jadi kalau uang tidak masuk ke dalam partai itu berarti orang jual-jual nama (Golkar)," ucapnya.
Mekeng juga memastikan, setiap uang yang masuk ke partai berasal dari sumber yang jelas. Sebab, segala anggaran yang masuk akan diaudit dan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum.
"Kita tetap pada aturannya, uang partai adalah uang yang masuk ke dalam partai yang sumber-sumbernya jelas," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, dalam sidang kasus suap di Bakamla kemarin terungkap anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi ikut menerima aliran dana. Ketua DPD Golkar wilayah DKI Jakarta itu disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan alat satelit monitoring. Penerimaan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali transfer.
Tidak hanya itu saja, PT Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan pemenang tender proyek tersebut juga menggelontorkan uang sekitar USD 900.000 kepada Fayakhun untuk keperluan Musywarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Golkar. Uang tersebut diminta Fayakhun agar ditransfer ke akun perbankan di luar negeri.
"Noted bro, konfirm bro. Bro kalau dikirim Senin maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan, padahal Jumat depan sudah Munas Golkar. Apa bisa dpecah yang cash disini USD 300.000 sisanya di JP Morgan? USD 300.000-nya diperlukan segera untuk petinggi-petingginya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," ujar Fayakhun kepada Erwin Arief selaku Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia melalui aplikasi pesan Whatsapp saat itu.
Selain itu, Fayakhun juga memberikan sebuah akun perusahaan kepada Erwin sebagai realisasi komitmen fee dari proyek tersebut, diantaranya; Hangzhou Plastic co.ltd, Guangzhou Ruiqi Oxford, Cloth co, ltd, Omega Capital Aviation limited, JP Morgan International Bank limited, Brussels.
Transaksi luar negeri tersebut, selain menyeret Fayakhun nama terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto juga turut serta. Hal ini kembali terkuak saat jaksa penuntut umum pada KPK kembali menampilkan percakapan Erwin.
"Bro tadi saya sudah ketemu Onta (Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi), SN, dan Kahar. Semula dari KaBa (Kabakamla) yang sudah ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah 'paksa' bahwa harus drones + satmon total 85," ujar Fayakhun kepada Erwin.
"Ok nanti aku kabarin Fahmi sekarang," respon Erwin.
Baca juga:
Bamsoet minta korupsi di Bakamla libatkan Fayakhun tak dikaitkan Golkar
Setnov bantah terlibat kasus suap pengadaan satelit di Bakamla
Kejar pelaku lain di kasus suap Bakamla, KPK fokus pembahasan anggaran
Vendor proyek Bakamla akui Fayakhun minta jatah, total USD 900 ribu
Sejumlah politisi disebut terima fee pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla
Disebut terima Rp 12 M dari proyek Bakamla, Fayakhun no comment
Fayakhun disebut tagih pemenang tender Bakamla cairkan uang untuk Munas Golkar