Golkar: Setnov pimpin DPR, legislatif dan eksekutif lebih produktif
Golkar: Setnov pimpin DPR, legislatif dan eksekutif lebih produktif. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah jika pergantian ini hanya untuk menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, kembalinya Novanto justru akan membuat lembaga dewan menjadi lebih produktif dalam menjalankan fungsinya.
Upaya Partai Golkar untuk mengembalikan jabatan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai, langkah reposisi jabatan Ketua DPR ini justru akan menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan lembaga parlemen dijadikan ajang perebutan kekuasaan.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah jika pergantian ini hanya untuk menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, kembalinya Novanto justru akan membuat lembaga dewan menjadi lebih produktif dalam menjalankan fungsinya.
"Justru sebaliknya, Golkar optimis Setya Novanto pimpin DPR maka legislatif dan eksekutif lebih produktif dan kedua bagaimana kinerja DPR di tiga fungsi, pengawas, legislatif dan budgeting jadi lebih baik," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Selain itu, Idrus juga optimis fraksi-fraksi partai politik di DPR akan mendukung wacana Golkar ini. Dia mengklaim partai-partai politik adalah mitra Golkar yang memiliki semangat bersama untuk membangun demokrasi menjadi lebih baik.
"Kita punya keyakinan. Teman-teman parpol, mereka bukan lawan. Tapi mitra kerja kita. Karena mereka kita posisikan sebagai mitra dan ada kebersamaan untuk membangun demokrasi lebih baik," klaimnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketum Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.
Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).
Baca juga:
Ganti Ketua DPR, Novanto belum dengar Akom akan temui senior Golka
Golkar: Setnov pimpin DPR, legislatif dan eksekutif lebih produktif
Akbar Tandjung minta pergantian Ketua DPR bicarakan ke senior Golkar
Golkar sudah kirim surat pemberhentian Akom ke DPR dan setiap fraksi
Ketua MPR hormati keputusan Golkar jadikan Setya Novanto Ketua DPR
Digantikan Setnov dari posisi ketua, Akom tak mau nyalon DPR lagi
Mau diganti Setnov dari Ketua DPR, Akom mau temui para senior
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.