Golkar versi Munas Ancol: Setnov dua kali permalukan DPR

"Sekarang ini lebih tidak patut lagi," tegas Siswono.

Ketua Wantim DPP PG munas Ancol Siswono Yudohusodo menilai tindakan Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) tidak patut dilakukan oleh seorang ketua lembaga legislatif. Untuk itu, ia menyerahkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kalau benar apa yang diberitakan itu demikian, maka saudara Setya Novanto sebagai ketua DPR sudah melakukan hal yang tidak patut," ujar Siswono usai melakukan pertemuan dengan Generasi Muda Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (17/11).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini menambahkan, pencatutan nama presiden oleh Setnov merupakan kali kedua ia mempermalukan DPR. Yang pertama saat dirinya dan Fadli Zon menemui bakal calon presiden dari Partai Republik Donald Thrump.

"Ini dua kali ia permalukan DPR," tuturnya.

"Sementara presiden yang infunction dari Demokrat yang mempunyai hubungan baik dengan kita, itu saja tidak patut. Sekarang ini lebih tidak patut lagi," ujarnya.

Saat ditanyakan, sanksi apa yang laik diberikan kepada politikus Golkar tersebut, Siswono menyerahkan semuanya kepada MKD. Sementara itu, partai baru bisa memberikan sanksi jika ada data resmi dari MKD.

"Partai tidak mungkin mengambil tindakan kalau belum ada data-data yang resmi. Tidak bisa. Kita lihat saja," pungkasnya.

Baca juga:
'Kasus catut nama Jokowi bikin Freeport sulit perpanjang kontrak'
'Jokowi harus klarifikasi kasus Freeport, kalau tidak rakyat marah'
Begini ekspresi Setya Novanto saat ditemui dan ditanya soal Freeport
NasDem sebut Setnov segera dihukum, tak perlu tunggu hasil MKD
Kapolri siap usut Setya Novanto catut nama Jokowi soal Freeport