Gugatannya disebut salah alamat, ini jawaban Fahri Hamzah
Fahri menegaskan gugatannya terhadap Sohibul Iman dkk sudah tepat.
Fahri Hamzah menegaskan, gugatannya terhadap lima petinggi PKS yang telah memecatnya sudah tepat. Dia menyebut Sohibul Iman dkk telah membuat aturan seenaknya yang membuat dirinya harus dikeluarkan dari keanggotaan PKS.
"Yang bertindak itu kan personal, oknum, tapi kalau mereka bertindak atas nama partai kan faktanya demikian. Tapi untuk tidak mengatakan bahwa lembaga tidak berbuat salah, nah saya cuma mau mengatakan ini ada segelintir orang yang make nama lembaga untuk berbuat salah menyusun aturan seenaknya untuk menghukum saya, membuat proses peradilan seenaknya untuk menghukum saya," kata Fahri usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (23/5).
Berdasarkan jawaban dari para tergugat, Fahri mengungkapkan jika Presiden PKS Sohibul Iman telah diperintah oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufrie menjadi pengadu terhadap dirinya di Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO).
"Jadi Pak Sohibul Iman ini ketua BPDO dalam satu kesamaan dalam membuat dan menerima laporan. Kemudian Pak Sohibul jadi anggota majelis tahkim yang menghukum saya. Nah Pak Abdul Muiz juga adalah anggota majelis tahkim. Jadi dua orang pelapor jadi anggota majelis tahkim. Jadi ini kan peradilan sesat namanya. Jadi diatur gitu yang melapor, yang menyelidik, nanti yang menghukum sama yang memecat orangnya sama. Bahaya dong kalau kayak gini," cetus Fahri.
Fahri menambahkan, jangankan organisasi atau partai seperti PKS yang memiliki AD/ART, rumah tangga saja apabila istri bisa melakukan gugat cerai dan pengadilan bisa membatalkan perceraian. "Artinya orang sekarang enggak bisa semena-mena. Artinya karena mentang-mentang saya bawahan, main pecat saja," ujarnya.
"PKS sekarang ada problem mindset, tidak paham dengan konstitusi baru, dengan logika modern atas nama berkuasa dan kewenangan apapun bisa dilakukan demi melakukan perintah dari bos. Ini asal bapak senang bahaya sekali ada di sistem partai kalau dia masuk negara ini," pungkasnya.
Fahri menggugat beberapa petinggi PKS, yaitu tergugat I, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohammad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi, Abdul Muiz Saadih. Selain tergugat I, Tim Kuasa Hukum juga menggugat pada tergugat II yaitu DPP PKS, termasuk Abdul Muiz Saadih selaku ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan razia terhadap PPKS dilakukan? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Baca juga:
Fahri harus lakukan 3 hal ini jika ingin jadi anggota PKS lagi
Pengacara PKS beberkan kesalahan gugatan Fahri yang membingungkan
PKS gugat balik Fahri Hamzah Rp 500 karena lecehkan wibawa partai
Digugat Fahri, lima petinggi PKS bacakan 93 halaman jawaban
Fahri Hamzah hadir, petinggi PKS diwakili kuasa hukum di PN Jaksel