Haedar Nashir Bicara ’Serangan Fajar’ Jelang Pencoblosan: Hentikan Jika Ingin Jadi Bangsa Besar

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak para peserta Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Legislatif untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang sudah disepakati.

Segala bentuk budaya politik yang tidak mendidik harus dihilangkan bila ingin bangsa ini menjadi bangsa besar. Termasuk politik uang atau lebih dikenal serangan fajar.

"Hentikan jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, tahan. Sudah, kalau memang sudah berikhtiar selama masa kampanye jangan ingin lagi nambah," ungkap Haedar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Malang, Senin (12/2).

Masa tenang itu, ditegaskan Haedar, berdasarkan ketentuan tidak boleh kampanye, baik langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung, dengan segala macam ketentuannya. 

Termasuk yang bersifat materi dan pembagian apapun kepada masyarakat pemilih.

Maka kuncinya, secara etika, sesuai aturan dan moralitas politik, para kontestan dengan seluruh kekuatan dan pendukungnya tidak melakukan pergerakan apapun. Karena masa kampanye sudah diberikan dan dilalui sesuai jadwal selama ini.

"Kalau selama ini di masyarakat ada istilah serangan fajar, dengan konotasi yang seperti diterima, itu sebenarnya budaya politik tidak bagus," 

tegasnya.

merdeka.com

Haedar mengajak, semua warga negara yang sudah memperoleh hak pilih untuk menggunakan hak dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

Masyarakat jangan sampai tidak memilih atau golput, karena memilih adalah wujud pertanggungjawaban atas hak tersebut.

"Tentu saja kita ingin warga itu semakin dewasa. Supaya tidak memilih asal pilih. Monggo soal kekuatan hati dan rasio, itu ada di setiap individu, tapi jangan memilih asal pilih. Jangan memilih karena materi, jangan memilih karena iming-iming dan lain sebagainya," urainya.

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.