Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Muhammadiyah
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Muhammadiyah menyebut penempatan orang dalam kabinet Prabowo-Gibran nantinya hak dan wewenang Presiden.
Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Muhammadiyah
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik. Meski PP Muhammadiyah aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa.
“Muhamadiyah ini kan ikut mendirikan bangsa dan mengawal sebagai kekuatan kemasyarakatan dan keagamaan. Dan tidak berpolitik praktis, maka saya yakin bahwa Indonesia bisa kita bangun bersama dengan segenap potensi yang kita miliki,” ujar Haedar Nashir usai menggelar Halal bi Halal di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (24/4).
Haedar mengaku ormas PP Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar dan tertua di Tanah Air belum menemui dan berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu sebabnya, kata Haedar, berkaitan penempatan orang dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti merupakan hak dan wewenang Presiden.
"Kan baru saja selesai (penetapan presiden), biasanya para tokoh bangsa itu menyelesaikan dulu urusan-urusan pasca pemilu, setelah itu biasanya saling berkomunikasi. Kalau urusan-urusan bersifat kabinet menjadi hak prerogatif presiden terpilih," ujar Haedar.
Haedar hanya memastikan sejumlah tokoh dan kader Muhammadiyah telah sejak dulu terlibat aktif dalam pembangunan bangsa.
"Tokoh-tokoh dan kader kader Muhammadiyah sudah tersebar diberbagai posisi dan tempat juga berkhidmat untuk kehidupan bangsa di berbagai struktur termasuk di lingkungan masyarakat, sebetulnya tidak ada masalah yang menyangkut Muhammadiyah," katanya.
"Jadi Muhammadiyah selalu memiliki kader-kader terbaik untuk membangun bangsa dan negara. Tapi sekali lagi kita jangan berpikir untuk selalau aspek teknis, karena itu bukan ranah dan wilayah Muhammadiyah dan ormas tapi sebenarnya itu merupakan ranah dan wilayah politik di mana presiden terpilih punya hak prerogatif sendiri," ujar Haedar menegaskan.
