Hanura usul Jokowi copot Sudirman Said atau Rizal Ramli untuk Golkar
"Kuncinya itu, tidak boleh membuat sakit hati tapi memberikan porsi yang proporsional pada pendatang baru," ujar Dadang.
Partai Golkar secara resmi menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bergabungnya Golkar sudah barang tentu Presiden Jokowi harus memberikan imbalan berupa jatah menteri Kabinet Kerja.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana berharap nantinya Presiden Joko Widodo tak mengganti menteri yang berasal dari partainya maupun partai lain demi mengakomodir Partai Golkar.
"Pemerintahan Jokowi tidak boleh melupakan partai-partai yang terlebih dahulu mendukung. Sehingga tidak boleh merangkul yang baik tapi mengkhianati atau menyakiti pendukung lama," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (18/5).
Anggota Komisi X DPR ini berharap Golkar dapat mengisi posisi menteri yang diisi oleh kalangan profesional. Dia mencontohkan ada baiknya Presiden Jokowi mengganti menteri-menteri yang sering membuat gaduh, seperti Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang acapkali berseteru di ruang publik.
"Ya orang yang selama ini buat gaduh. Itu kan membuat terkurasnya tenaga dan pikiran Presiden. Dua-duanya (Rizal dan Sudirman) juga profesional kan. Menurut saya salah satunya. Jadi pak Rizal dan Sudirman ini kalau dibiarkan bersama sampai kapanpun akan seperti itu. Jadi salah satunya mesti dikorbankan," katanya.
Dadang meyakini apabila Presiden Jokowi memutuskan mencopot menteri dari kalangan profesional demi mengakomodir Partai Golkar hal itu akan membuat komposisi yang baik di pemerintahan. Sebab, apabila mencopot menteri dari partai dan menggantinya dengan sosok dari partai yang baru bergabung hal itu akan membuat suasana kabinet menjadi terganggu.
"Walaupun itu prerogatif Presiden. Kuncinya itu, tidak boleh membuat sakit hati tapi memberikan porsi yang proporsional pada pendatang baru. Itu baru negara stabil," tukasnya.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Baca juga:
Golkar & PAN dukung pemerintah, Cak Imin tak mau 'jatah' PKB diambil
Jokowi belum terpikir berikan jatah menteri buat Golkar
Soal reshuffle kabinet, Luhut yakin Jokowi takkan tunduk pada partai
Jokowi diminta tertibkan menteri yang berlawanan dengan Nawa Cita
Mensos Khofifah: Reshuffle itu otoritas presiden
Zulkifli Hasan tegaskan kader PAN siap masuk Kabinet Kerja
Masinton sindir Menteri Rini: Tiap ada skandal besar selalu ada dia
Kalau cuma tukar nama, apa gunanya Jokowi lakukan reshuffle lagi?